Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.212

Perda Tenaga Kerja Karawang Dibatalkan Gubernur, Menunggu Keberanian Bupati

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (kiri), Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana (tengah), dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kanan).
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (kiri), Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana (tengah), dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kanan).
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (kiri), Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana (tengah), dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kanan).

Bandung | Dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dibatalkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa di Gedung Sate, Kota Bandung, Jum’at (22/7) kemarin.

Menurutnya, pengaturan pengisian lowongan kerja yang diisi oleh sekurang-kurangnya 60% masyarakat Karawang, telah bertentangan dengan asas penempatan tenaga kerja yang terbuka, bebas, objektif, adil dan setara, sebagaimana diatur dalam UU 13/2003 sebagai ketentuan perundang-undangan diatasnya. Begitu pula dengan penerapan besaran upah kepada pekerja kontrak, yang paling sedikit harus ditambah sebesar 5% dari besaran upah minimum yang berlaku di Kabupaten Karawang.

Iwa juga menyampaikan, pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur, adalah merupakan perintah dari ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, khusus Perda Ketenagakerjaan Karawang, berpotensi menyebabkan diskriminasi dan biaya investasi menjadi tinggi.

Ditempat terpisah, menurut Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, Muhammad Hafidz mengatakan, Gubernur Jawa Barat telah melampaui kewenangannya. Sebab, lanjut ia, jika yang dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan diatasnya adalah pasal atau ayat dalam Perda Ketenagakerjaan Karawang, maka yang seharusnya dibatalkan adalah pasal atau ayat tersebut.

Ia juga menjelaskan, pembatalan Perda Ketenagakerjaan Karawang dapat diajukan keberatan paling lambat 14 hari sejak diterbitkannya keputusan pembatalan Perda dimaksud, ke Menteri Dalam Negeri oleh Bupati Karawang. “Hanya Bupati yang dapat mengajukan keberatan, begitu aturan dalam Pasal 258 ayat (1) UU Pemda-nya, itupun jika Bupatinya berani,” ujar Hafidz, Sabtu (23/7). Ia menilai, alasan Gubernur dalam membatalkan Perda Ketenagakerjaan Karawang, tidak mempunyai alas dan dasar hukum yang tepat, namun karena itu merupakan perintah undang-undang, maka ia dapat menggunakan kewenangannya untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota.

Menurutnya, pengisian lowongan pekerjaan 60% dari masyarakat lokal Karawang, merupakan bentuk perlindungan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Karawang sendiri ditengah kesulitan mencari lapangan kerja. “Dalam UU Ketenagakerjaan memang diatur lima asas penempatan tenaga kerja, sekarang persoalannya adalah apakah negara melalui pemerintah mampu menjamin setiap warganegaranya mendapatkan pekerjaan seperti yang diamanatkan konstitusi kita?,” tanya Hafidz.

“Justru Pemerintahan Karawang, melalui Perdanya sedang menjalankan konstitusi Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah menjamin warganya untuk mendapatkan pekerjaan serta bekerja,” lanjutnya. Selain itu, kewajiban perusahaan untuk membayar upah kepada pekerja kontrak lebih besar 5% dari upah minimum yang berlaku, tidak bisa disebut bertentangan dengan undang-undang. “Lah gimana sih ini Gubernur, jika ada turunan aturan yang lebih baik menjamin penghasilan warganya kok malah dianggap bertentangan dengan undang-undang,” tutup Hafidz. (YUL)

1
Leave a Reply

avatar
0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of