Selasa, 17 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
678

Perdanaker Jabar: Jenis Pekerjaan Pekerja Kontrak Dapat Disepakati

Ilustrasi. (foto: spm.formmit.org)
Ilustrasi. (foto: spm.formmit.org)

Bandung | Meskipun Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, telah merevisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, namun hasil perubahannya dianggap tetap melanggengkan sistem kerja kontrak di Jawa Barat. Demikian dikatakan oleh Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, Rabu (27/7/2016). Menurutnya, hasil revisi aturan pekerja kontrak dalam Perda No. 16 Tahun 2015, justru memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk dapat menentukan sendiri jenis pekerjaan yang dapat dikontrak.

Dalam Pasal 50 ayat (2) Perda 16/2015 dikatakan, penetapan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja/Wakil Pekerja untuk kemudian didaftarkan pada Dinas. Hafidz menilai, perusahaan dengan dominasinya dapat memaksa serikat pekerja atau wakil pekerja, untuk menyepakati jenis pekerjaan pokok menjadi pekerjaan yang dapat diperjanjikan kontrak.

“Meskipun jenis pekerjaan yang disepakati itu harus didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja, saya kurang yakin Disnaker akan merespons,” tukasnya. Sebab, lanjutnya, selama ini sudah banyak perusahaan yang mencatatkan perjanjian kerja kontrak yang dibuat bersama karyawannya ke Disnaker, namun Disnaker tidak melakukan pengecekan terhadap jenis pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut. (Baca: Telah Disahkan Disnaker, PHI Nyatakan Perjanjian Kontrak Tidak Sah)

Perda 16 juga mengatur jika ada perselisihan antara pekerja dengan perusahaan outsourcing, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing. “Aturan ini menutup harapan pekerja yang di-outsourcing menjadi pekerja tetap perusahaan pemberi kerja, meski pekerja dipekerjakan pada pekerjaan pokok,” tukas Hafidz. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of