Type to search

Jaminan Sosial

Setelah di-PHK, Segera Lapor ke BPJS Kesehatan Agar Tidak Didenda 30 Juta

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jakarta | Mulai tanggal 1 Juli 2016, apabila Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terlambat membayar iuran lebih dari sebulan, maka Peserta akan diberhentikan sementara pelayanan Jaminan Kesehatannya, dan akan dikenakan denda hingga Rp.30 juta. Ketentuan tersebut diberlakukan Pemerintah setelah diundangkannya Pasal 17A.1 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

Kendati dalam aturan tersebut dinyatakan pembayaran iuran yang terlambat dan pengenaan denda merupakan kewajiban Pemberi Kerja, namun dalam prakteknya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan sudah tidak lagi bersedia untuk membayar iuran jaminan kesehatan.

Keadaan demikian, menyebabkan status kepesertaan BPJS Kesehatan pekerja yang bersangkutan akan tetap dianggap sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah, apabila tidak diberitahukan ke BPJS Kesehatan dan minta diubah menjadi Peserta Bukan Pekerja yang pembayaran iurannya menjadi tanggung jawab pribadi peserta.

Besaran iuran jaminan kesehatan bagi pegawai swasta sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Perpres 19/2016, adalah sebesar 5% perbulan dari upah, yang terdiri dari 3% menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja dan 2% dari peserta yang bersangkutan. Sedangkan iuran bagi Peserta Bukan Pekerja antara Rp.30 ribu hingga Rp.80 ribu perbulan, yang berlaku terhitung sejak 1 April 2016. (HAF)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *