Rabu, 23 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.138

Tak Ada Hasil Audit, PT. Isopanel Dihukum Bayar Pesangon 2,2 Miliar

Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)
Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)

Bandung | Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang diketuai oleh Hakim Kartim Haeruddin, menghukum PT. Isopanel Dunia untuk membayar kepada Acep Saripudin, dkk (33 orang), berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang seluruhnya sebesar Rp.2,2 Miliar.

Alasan bangkrut akibat krisis keuangan sejak tahun 2012 yang dikemukakan oleh perusahaan yang berlokasi di Jl. Rancakadu, Sukabumi itu, tidaklah dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi pesangon oleh Majelis Hakim. Sebab, kendati perusahaan telah tutup sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, namun perusahaan tidak dapat memperlihatkan adanya bukti audit dari Akuntan Publik.

“Namun setelah Majelis Hakim meneliti, terdapat suatu kejanggalan terhadap penutupan perusahaan Tergugat tersebut, karena tidak ada suatu kejelasan, apakah dilikuidasi atau pailit atau setidak-tidaknya perusahaan mengalami kerugian dan harus di sertai dengan bukti adanya hasil audit dari Akuntan Publik,” tegas Hakim Kartim, Rabu (11/5/2016).

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, PHI Bandung menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan sejak 20 Juni 2015, haruslah disertai dengan pembayaran uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU 13/2003. “Menghukum Tergugat untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, dan uang penghargaan masa kerja kepada para Penggugat 33 orang sebesar Rp.2.282.330.653,” ujar Hakim Kartim. (YUL)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Liman yudiono Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Liman yudiono
Guest
Liman yudiono

Mohon kasus phk sepihak pt kemas perdana internasional..yg bertempat di buduran sidoarjo..utk bisa diliput..krn pesangon tidak sesuai UU yang berlaku.terima kasih