Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
657

Tak Mau Pindah Rumah Dinas, Seorang Bapak Dipecat Saat Anaknya Sedang Ujian

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Pekanbaru | Penolakan pindah rumah dinas akibat dirinya dipindahtugaskan dalam pekerjaan, mengakibatkan tindakan Erikson Situmorang tersebut berbuah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap dirinya terhitung sejak 28 April 2014 oleh PT. Inti Kamparindo Sejahtera. Padahal, Erikson tidak berkeberatan terhadap mutasi yang diperintahkan oleh perusahaan yang berlokasi di Komplek Riau Bisnis Center, Pekanbaru itu. Namun, ketidak-bersediaannya pindah rumah dinas adalah karena anaknya kala itu sedang menghadapi ujian pada kelas tingkat akhir di Sekolah Dasar. Sehingga, apabila ia turut pindah rumah dinas, maka juga harus turut pindah sekolah, akibat jarak rumah dinas baru dengan sekolah anaknya sangatlah jauh.

Penolakan tersebut, dimaknai oleh perusahaan sebagai pembangkangan. Dan akibatnya, perusahaan memberikan Erikson surat peringatan kesatu, kedua hingga ketiga dan pengakhiran hubungan kerja tepat saat anaknya sedang menjalani Ujian Nasional (UN). Tak merasa telah membangkang, akhirnya setelah melalui tahapan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mediasi, Erikson ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam surat gugatannya, Erikson menolak disebut sebagai pembangkang. Sebab, meskipun dirinya harus mengantarkan anaknya ke sekolah tiap pagi hari, namun ia tidak pernah terlambat masuk bekerja. Sehingga, ia menuntut agar perusahaan memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan undang-undang beserta upah, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.47,8 juta.

Terhadap dalil gugatan Erikson, Majelis Hakim PHI Pekanbaru yang diketuai oleh Hakim Amin Ismanto, dapat memahami alasan penolakan Erikson yang tidak bersedia pindah rumah. “Majelis menyatakan bahwa alasan Penggugat untuk memohon tidak dilakukan pindah rumah sembari menunggu anaknya menyelesaikan Ujian Nasionalnya, patut untuk dipertimbangkan sebagai alasan yang logis, untuk mana Tergugat dapat mencarikan solusi yang terbaik,” tegasnya, Rabu (30/3/2016).

Hakim Amin juga menyimpulkan, bahwa sesungguhnya hubungan kerja masih dapat dilanjutkan. “Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat seharusnya tetap berlangsung, namun dalam gugatannya dan dalam gugatan rekonvensinya Penggugat dan Tergugat menunjukkan kesepakatan dan keinginan yang kuat untuk mengakhiri Hubungan Kerja dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim, berdasarkan azas Ultra ne Petita yakni Mengabulkan lebih daripada Tuntutan, menyatakan Hubungan Kerja antara Pengugat dengan Tergugat Putus demi Hukum sejak Putusan ini dibacakan yakni tanggal 30 Maret 2016,” tambahnya.

Dalam amar putusan bernomor 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, Majelis Hakim PHI Pekanbaru menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan undang-undang, beserta upah selama 6 (enam) bulan dan Tunjangan Hari Raya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.63,4 juta. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of