Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.709

Tiada Aturan Besaran Uang Pisah, PHI: Dapat Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Ilustrasi. (gambar: kompasiana.com)
Ilustrasi. (gambar: kompasiana.com)

Bandung | Kewajiban perusahaan untuk memberikan uang pisah kepada pekerja yang mengundurkan diri baik-baik dari perusahaan, dipersoalkan PT. Chao Long Parts Indonesia ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. Perusahaan tersebut menuntut agar Majelis Hakim memberikan kebebasan kepada perusahaan, untuk menetapkan sendiri dan secara bebas mengenai besaran uang pisah, tanpa harus diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Keinginan perusahaan yang berlokasi di Delta Silicon Industrial Park, Cikarang, Bekasi tersebut, ditentang oleh Kepengurusan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di perusahaan itu. Menurut FSPMI, PKB sebelumnya telah mengatur besaran uang pisah bagi pekerja yang mengundurkan diri, yang besarannya mengacu pada Pasal 26 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 150 Tahun 2000.

Dalam Kepmenakertrans 150, setiap pekerja yang putus hubungan kerjanya karena mengundurkan diri secara baik-baik, berhak atas uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Sedangkan di dalam Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, selain diberikan uang penggantian hak juga diberikan uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Oleh karenanya, FSPMI meminta PHI Bandung menetapkan uang pisah yang besarannya mengacu pada PKB sebelumnya yang berdasarkan pada Kepmenakertrans 150.

Menanggapi gugatan dan jawaban dari kedua belah pihak, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Kartim Haeruddin berpendapat, tuntutan perusahaan agar diberikan kebebasan dalam memberikan uang pisah kepada pekerja yang mengundurkan diri baik-baik, sulit dilaksanakan. “Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang mengajukan uang pisah besarnya diserahkan pada kebijakan perusahaan, majelis berpendapat hal tersebut sulit dilaksanakan, sebab selain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihaknya, hal tersebut berpotensi dapat menimbulkan pertentangan selanjutnya pada kedua belah pihak, karena maknanya sangat multi intrepretatif dan cenderung distortif,” tukas Hakim Kartim, Rabu (30/3/2016) lalu.

Terhadap pertimbangan hukum demikian, PHI Bandung dalam putusannya bernomor 26/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg, memerintahkan kepada pengusaha dan pekerja, untuk mencatumkan besaran uang pisah di dalam PKB baru, yang besarannya bagi pekerja yang bermasa kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun diberikan 1 (satu) bulan upah, masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun diberikan 2 (dua) bulan upah, dan masa kerja 15 tahun atau lebih diberikan 3 (tiga) bulan upah. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of