Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
362

Tito Diminta Bentuk Satuan Pelayanan Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan

Tito Karnavian usai menjalani fit and propertest di DPR. (foto: viva.co.id)
Tito Karnavian usai menjalani fit and propertest di DPR. (foto: viva.co.id)
Tito Karnavian usai menjalani fit and propertest di DPR. (foto: viva.co.id)

Jakarta | Pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dari Jenderal (Pol) Badrodin Haiti ke Jenderal (Pol) Tito Karnavian sejak Rabu, 13 Juli lalu di Istana Negara, diharapkan membawa perubahan bagi penegakkan hukum ketenagakerjaan. Demikian disampaikan oleh Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) itu, di Jakarta kemarin sore, Jum’at (15/7).

Timboel tetap mempunyai harapan optimis terhadap Tito, agar di masa kepemimpinannya tercipta wajah Polri yang adil dan professional dalam masalah ketenagakerjaan. Ia mencontohkan, adanya ketidak-seimbangan proses penanganan masalah ketenagakerjaan di tubuh Polri. “Sejak dahulu, Polri lebih memilih politik diam!,” tegasnya. Politik diam Polri terhadap setiap pengaduan pelanggaran pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha, justru merupakan bentuk ketidak-adilan.

Sebab, lanjut Timboel, keadaan tersebut sangat bertolak belakang dengan sikap agresif Polri jika melakukan penanganan kasus unjuk rasa yang dilakukan buruh. Ia menyebut penangkapan aktifis serikat buruh, dan pekerja lembaga bantuan hukum yang ditangkap saat aksi unjuk rasa penolakan lahirnya PP 78/2015 di depan Istana beberapa waktu lalu, adalah sikap reaktif yang berlebihan oleh Polri.

Bahkan tak hanya sampai disitu, Timboel juga memaparkan kondisi terkini, berupa kelanjutan dari penngkapan tersebut adalah status tersangka terhadap mereka, yang kini telah masuk dalam tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal demikian menurutnya, berbeda dengan penanganan dugaan kasus tindak pidana ketenagakerjaan, yaitu berupa pembayaran upah dibawah upah minimum, pelanggaran kebebasan berserikat, penyertaan kepesertaan jaminan sosial.

“Wah sudah banyak laporan terkait pelanggaran upah minimum yang masuk ke kepolisian, namun selalu berujung pada penghentian perkara,” tutup Timboel. Ia berharap, di tangan Kapolri baru, usulan terhadap pembentukan kesatuan pelayanan tindak pidana khusus ketenagakerjaan segera dibentuk. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of