Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.469

Uji Materi UU BPJS Kembali Ditolak MK

53964646672-demo_anti_bpjsJakarta | Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (28/7) kemarin, kembali menolak permohonan yang diregister dalam perkara Nomor 119/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Bertindak sebagai Pemohon, Agus mempersoalkan konstitusionalitas frasa “kepesertaan bersifat wajib” dalam Pasal 4 huruf g UU BPJS.

Menurutnya, kepesertaan BPJS yang bersifat wajib telah merugikan hak konstitusional diri dan keluarganya untuk dapat memilih perlindungan jaminan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Sebelum adanya ketentuan a quo, Agus mengaku telah mendapatkan jaminan kesehatan berkelas internasional. Jaminan kesehatan tersebut didapatkannya bahkan dengan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Dengan kata lain, semua biaya untuk jaminan kesehatan ditanggung penuh oleh perusahaan.

Selain itu, Agus-pun beranggapan seharusnya BPJS tidak perlu memaksakan kepesertaan kepada tenaga kerja. Sebab, pada dasarnya program BPJS merupakan program yang bersifat sosial. Apalagi, program BPJS tersebut justru dilengkapi sanksi untuk perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS. Padahal, program BPJS sendiri justru menyulitkan pesertanya, mulai dari prosedur yang rumit hingga syarat penggunaan BPJS hanya untuk cek kesehatan tertentu.

Terhadap alasan yang demikian, Mahkamah mempertimbangkan amanat dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat UUD 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

“Dengan demikian, menurut Mahkamah, upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembentukan BPJSnasional merupakan pelaksanaan program jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto membacakan penggalan putusan Mahkamah.

“Amar Putusan. Mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua MK, Arief Hidayat mengucapkan amar putusan Mahkamah didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of