Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
664

Utak Atik Upah Minimum, Kemnaker Gelar Konsolidasi Dewan Pengupahan

Haiyani Rumondang, Ditjen PHI dan Jamsos (tengah depan) berfoto bersama dalam acara Konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia di Bali, 18-21 Juli 2016.
Haiyani Rumondang, Ditjen PHI dan Jamsos (tengah depan) berfoto bersama dalam acara Konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia di Bali, 18-21 Juli 2016.
Haiyani Rumondang, Ditjen PHI dan Jamsos (tengah depan) berfoto bersama dalam acara Konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia di Bali, 18-21 Juli 2016.

Bali | Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang diundangkan sejak 23 Oktober 2015 lalu, hingga kini terus dimatangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Bertajuk “Percepatan Penerapan Sistem Pengupahan yang Berkeadilan dan Berdaya Saing dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan,” menjadi tema acara Konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia 2016, di Sanur, Bali, 18-21 Juli ini.

Acara yang dibuka oleh Haiyani Rumondang, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, sejak Senin (18/7) kemarin, hendak menyerap berbagai pengalaman, informasi, strategis, konsep dan pokok-pokok pikiran untuk dijadikan bahan saran dan pertimbangan yang akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi penyusunan 4 (empat) Peraturan Menteri turunan dari PP 78/2015 yang belum terselesaikan.

Menurut Haiyani, sekarang ini baru hanya empat Peraturan Menteri dari 8 (delapan) Peraturan Menteri sebagai amanat PP 78/2015, yakni Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR), Permenaker No. 7 Tahun 2016 tentang Uang Service pada Hotel dan Restoran, Permenaker No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif, dan Permenaker No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

“Masih ada empat Permen lagi yang belum selesai disusun, yaitu Permenaker tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, Formula Penghitungan Upah Minimum, Besaran Upah Minimum serta Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota,” ujar Haiyani mewakili Menteri Ketenagakerjaan saat memberikan sambutan pembukaan acara yang dihadiri 375 peserta tersebut.

Ia juga menambahkan, Pengupahan, baik dari aspek peraturan/kebijakan maupun penerapannya merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, khususnya Dewan Pengupahan, baik Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dituntut untuk berperan aktif dalam mendukung pengembangan dan penerapan sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing yang  sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, selain dihadiri oleh seluruh Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga hadir peninjau dari perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan organisasi perburuhan internasional ILO. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of