ad
Jumat, 15 Desember 2017

Related Articles

17 Comments

  1. 1

    Barkah

    Dear Pak Eko,

    Menambahkan tanggapan sebelumnya, bahwa hubungan kerja adalah hubungan “transaksional”. Apabila saah satu pihak sudah tidak berkenan melanjutkan hubungan kerja lagi, maka pihak lain tidak dapat menghindarinya.

    Terdapat 2 (dua) pilihan “jalur” penyelesaiannya. Jalur cepat (musyawarah mufakat) dan lambat (sesuai prosedur UU 2/2004).
    Kedua jalur tetap menempatkan ketentuan perUUan yang berlaku sebagai baseline.

    Jalur cepat bisa menggunakan ketentuan dalam pasal 27 Kepmenakertrans 150/2000, yakni PHK tanpa alasan yang disepakati para pihak. Tentunya hak-hak pekerja (kewajiban perusahaan) tetap dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku (baseline).
    Hak-hak Pak Eko bisa diupayakan untuk disepakati secara bipartit (bersama perusahaan) dan besarannya dapat dinegosiasikan antara minimal dan maksimal yang potensi akan dikeluarkan oleh perusahaan jika melalui jalur cepat dan lambat.
    Misalkan dari jalur cepat, hak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) adalah Upah Pokok terakhir dan tunjangan teta (jika ada) = Rp. 3.500.000/bulan, maka secara hitungan kasar sebagai berikut:
    1. Uang pesangon = 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2) UU 13/2003 = 2 x 9 x bulan upah = 2 x 9 x Rp. 3.500.000 = Rp. 63.000.000.
    2 UPMK untuk masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 x bulan upah = 6 x Rp. 3.500.00 = Rp. 21.000.000
    3. Salah sati bagian dari UPH adalah 15% dari Uang pesangon ditambah UPMK = 15% x (Rp. 63.000.000 + Rp. 21.000.000) = 15% x R. 84.000.000 = Rp. 12.600.000.

    Total dari perhitungan nomor 1, 2 dan 3 adalah Rp. 63.000.000 + Rp. 21.000.000 + Rp. 12.600.000 = Rp. 96.600.000.

    Dari perhitungan secara kasar untuk jalur cepat (berdasarkan ketentuan pasal 27 Kepmenakertrans 150/2000) di atas, kita bandingkan dengan perhitungan secara kasar pula melalui jalur lambat (sesuai UU 2/2004), dimana kita asumsikan memerlukan waktu minimal 12 (dua belas) bulan sejak dimulai perundingan bipartit, mediasi, PHI dan MA.
    Dalam perhitungan dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan melalui jalur lambat adalah angka yang didapat dari perhitungan jalur cepat ditambah upah selama proses sekitar 12 bulan (Rp. 3.500.000 x 12 = Rp. 42.000.000) dan biaya membayar kuasa hukum (jika perusahaan menggunakan jasa kuasa hukum).
    Jika kita memperhitungkan dana tanpa biaya kuasa hukum. akan ketemu dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan adalah Rp. 96.600.000 + Rp. 42.000.000 = Rp. 138.600.000.

    Angka yang dapat dinegosiasikan oleh Pak Eko adalah antara Rp. 96.600.000 (minimal) sampai dengan Rp. 138.600.000 (maksimal). Rentang angka minimal dan maksimal adalah angka upah selama proses sekitar 12 bulan.
    Dalam kondisi perusahan sudah tidak berkenan melanjutkan hubungan kerja tanpa alasan apapun, apabila Pak Eko berhasil mendapatkan tambahan upah selama proses sejumlah 6 (enam) bulan, sehingga Pak Eko mendapatkan Rp. 96.600.000 (jalur cepat dan minimal) ditambah Rp. 21.000.000 (upah proses selama 6 bulan, jika perusahaan mengajak penyelesaian melalui jalur lambat), sehingga total yg didapat Pak Eko adalah Rp. 96.600.000 + Rp. 21.000.000 = Rp. 117.600.000, saya kira tidak terlalu keliru.

    Pada akhirnya, kembali kepada keputusan Pak Eko. Good luck.

    Salam,
    Barkah

    Reply
    1. 1.1

      eko

      Jika dalam perjanjian bersama disebutkan bahwa PHK diatur sesuai UU ketenagakerjaan dan adanya tambahan ketentuan sebagai berikut ” Bagi karyawan yang sudah bekerja sampai tahun 2015, akan diberi tambahan UP dan UPMK. Tambahan tersebut diatur dalam perjanjian tersendiri dalam bentuk perikatan notaris”. Ketentauan tersebut bersifat rahasia, tetapi dapat saya simpulkan bahwa hak sesuai ketentuan rahasia tersebut = 3UP + 3UPMK + 15% UPH.
      Yang menjadi pertanyaan saya, bolehkah saya menenuntut sesuai ketentuan “rahasia” tersebut ?

      Reply
  2. 2

    giyadi

    saya di phk melalui perjanjian bersama bipartit..dengan masa kerja 7 tahun hanya mendapat 15% dengan nilai Rp.4444000 saya merasa tertipu HRD…yang ingin saya tanyakan dapatkah saya menuntut/menggugat pesangon sesuai undang undang?

    Reply
  3. 3

    Rahmayadi

    Kantor tempat bekerja dimedan dan pusatnya dijakarta, pada bulan juni 2017 pihak hrd pusat mendatangi kantor kami dimedan membawa kabar yg menyedihkan, kami di phk, kemudian pihak hrd mengatakan bahwa kami mendapat uang kompensasi sebesar 4x gaji, gaji kami umk kota medan sebesar dua juta lima ratus ribuan rupiah dan kami menandatangani persetujuan uang kompensasi tsb. Dan pada bulan juli 2017 uang tersebut cair ditransferkan kerekening kami masing2. Saya sudah bekerja di perusahaan tsb dari bulan desember 2016 dan pengangkatan sbg karyawan tetap pada tahun 2008, teman2 yang lain jg gak jauh beda masa kerjanya dgn saya. Yang saya tanyakan apakah saya dan atau kami yg terkena phk bisa menuntut perusahaan atas penambahan uang pesangon sesuai uu tenaga kerja tahun 2003? Mohon bantuan penjelasannya pak, terima kasih

    Reply
    1. 3.1

      Barkah

      Dear Pak Rahmayadi,

      Mohon ijin bertanya sebelum urun pendapat.

      Saya kutip tulisan Bapak sbb: “Saya SUDAH BEKERJA di perusahaan tsb DARI bulan desember 2016 dan pengangkatan sbg karyawan tetap pada tahun 2008”. Dari kalimat yg saya kutip di atas, nampaknya ada kejanggalan hingga sulit dicerna maksudnya.
      Pertanyaan di atas akan sangat terkait dengan menghitung masa kerja yang berhak uang pesangon yang akan dikalikan dengan upah pokok terakhir dan tunjangan tetap terakhir (jika ada).

      Terima kasih.

      Salam,
      Barkah

      Reply
  4. 4

    Kaslah

    Saya sudah 3 bulan menunggu uang pesangon tapi belum ada penyelesaian dari perusahaan tempat pernah saya bekerja, mohon pencerahannya, terimakasih

    Reply
    1. 4.1

      adminbo

      Terima kasih telah menjadi Pembaca buruhonline.

      Untuk mendapatkan bantuan selanjutnya, Anda dapat menghubungi kami melalui e-mail.

      Reply
  5. 5

    budi krisnanto

    angka 2 x itu, menentukan angka tesebut dari marna? karana ada 1xpmtk atau 2xpmtk

    Reply
    1. 5.1

      Barkah

      Dear Pak Budi K.,

      Seharusnya makna “2x” adalah “2x ketentuan pasal 156 ayat (2) UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan”.

      Anda bisa download UU 13 thn 2003 di link ini. http://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/peraturan_file_13.pdf

      Istilah “PMTK” seharusya tidak lagi digunakan sejak keberlakuan UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan.
      Penulisan “PMTK” adalah penulisan salah kaprah sejak 14 tahun lalu.

      Semoga membantu.

      Salam,
      Barkah

      Reply
  6. 6

    ridwan

    Sya bekerja salah satu pt di bidang otomotif namun cabang pt, , ,
    Tiba tiba pt saya di kabarkan close, ,
    Dan mau di pindahkan ke induk perusahaan, ,
    Sya di kasi penawaran 2 pmtk,dan sya di bwa ke pt induk untuk d pekerjakan kembali..namun status sya kontrk…
    Pertnyaan sya, , bsa ngk sya mengajukan untuk bsa jadi kartap lgi??
    Soalnya kata managemen perusahaan cabang dan induk bda bendera??!

    Reply
    1. 6.1

      adminbo

      Terima kasih telah menjadi Pembaca buruhonline.com,
      Hal tersebut dapat Anda diskusikan dengan Serikat Pekerja di tempat Anda bekerja, untuk memperjuangkan kepastian bekerja.

      Reply
  7. 7

    Waluyo

    Selamat Malam.
    Mohon maaf admin, kami ingin bertanya.
    Jika ada karyawan di PHK oleh perusahaan tmptnya ia bekerja,dgn alasan perampingan/efisiensi tanpa ada sebab dan alasan atau tdk ada SP 1-2 dan 3.
    Maka sebagai karyawan,berapa x ketentuan kah nilai UP dan hak2 apa sajakah yg menjadi milik karyawan tersebut yg wajib di berikan prusahaan berdasarkan uud.
    Tanggal masuk kerja 03-10-2011 . Di angkat menjadi karyawan tetap 01 Juni 2013. Di PHK 1 deswmber 2017.
    Mohon bantuanya ,dan kira2 rumusanya.
    Trimakasih.

    Reply
    1. 7.1

      Barkah

      Dear Pak Waluyo,

      Sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan bhw kewajiban perusahaan membayar 2 kali uang pesangon (baca: 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

      Jika diformulasikan masa kerja
      1 Uang pesangon = 2 x 5 x upah (upah pokok + tunj tetap).
      2. Uang penghargaan masa kerja =
      3 bulan upah (upah pokok + tunj. Tetap).
      4. Uang penggantian hak sejumlah:
      a. Sisa cuti yg belum gugur (diuangkan).
      b. 15 x (no.1 dan no. 2)
      c. ketentuan yg diatur dalam PK, PP dan/atau PKB.

      Semoga membantu. Terima kasih

      Salam,
      Barkah

      Reply
      1. 7.1.1

        Barkah

        Dear Pak Waluyo,

        Mohon ijin tanggapan saya di atas ini harus saya koreksi karena di point 2, seharusnya tertulis 2 (dua) bulan upah.
        Mohon MAAF dan terima kasih.

        Salam,
        Barkah

        Reply
    2. 7.2

      Barkah

      Dear Pak Waluyo,

      Mohon ijin menanggapi ya…

      PHK dengan alasan efisiensi diatur dalam pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan.
      Hak pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun akan mendapatkan 2 kali uang pesangon (2 x 5 bulan upah) + Uang penghargaan masa kerja (2 bulan upah) + sisa cuti yg belum gugur (jika ada) + 15% dari (uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja) dan ketentuan lain di PK, PP atau PKB (jika ada).
      Upah = Upah pokok + tunjangan tetap (jika ada).
      Jika disederhanakan menjadi 10 bulan upah + 2 bulan upah + sisa cuti yg belum gugur (jika ada) + 1,8 bulan upah.

      Jadi KURANG LEBIHNYA adalah 13,8 bulan upah + sisa cuti (jika ada).

      Untuk lebih detilnya dapat dibaca pasal 156 dan pasal 157 UU 13/2003.

      Semoga membantu.

      Salam,
      Barkah
      (bukan Admin).

      Reply
  8. 8

    Barkah

    Dear Pak Waluyo,

    Mohon ijin tanggapan saya di atas ini harus saya koreksi karena di point 2, seharusnya tertulis 2 (dua) bulan upah.
    Mohon MAAF dan terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2014-2017 PT. Fidzkarana Cipta Media All Rights Reserved buruh-online.com