Type to search

Klinik Bang Emha

Alasan PHK Dibuat-buat, Bagaimana Cara Menuntutnya?

Share

Pertanyaan:

Kami merupakan karyawan tetap pada perusahaan X, yang berkerja dari tahun 1999. Akhir-akhir ini perusahaan kami mem-PHK karyawannya dengan alasan yang dibuat-buat. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah tindakan perusahaan X dapat dibenarkan, lalu jika tidak, bagaimana cara kami menuntut hak secara benar menurut aturan hukum? Berapa hak yang harus kami terima, sebab terkesan perusahaan memberikan hak buruhnya secara “tawar menawar”.

Salam Eko.

Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jawaban:

Terima kasih telah menjadi Pembaca buruh-online.com, dan atas pertanyaan yang Saudara ajukan maka isu utamanya adalah bagaimana tata cara pemutusan hubungan kerja yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku? Dan apa saja hak yang timbul dari akibat berakhirnya hubungan kerja?

Setiap PHK yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum (seperti: PT), atau tidak berbadan hukum (seperti: CV), atau milik perseorangan baik swasta, negara atau organisasi sosial, wajib menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila PHK tidak dapat dihindari, pengusaha hanya boleh memutuskan hubungan kerja dengan pekerja, setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang telah berkekuatan hukum tetap, setelah dilakukan perundingan (bipartit) dengan pekerja yang bersangkutan atau serikat pekerjanya.

Alur penyelesaian PHK tersebut, juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mensyaratkan adanya penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi atau arbitrase, apabila perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan. PHK yang dilakukan pengusaha tanpa putusan PHI, berakibat batalnya PHK dan berdasarkan Pasal 170 UU Ketenagakerjaan, pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang di-PHKnya secara sepihak, kecuali untuk PHK karena masa percobaan, mengundurkan diri, berakhirnya kontrak untuk yang pertama kali, pensiun dan meninggal dunia.

Selain kebolehan melakukan PHK, pengusaha juga dilarang untuk mem-PHK pekerja dengan alasan sedang sakit, bela negara, beribadah, pernikahan, hamil/melahirkan/menyusui, pertalian darah, berserikat pekerja, mengadukan tindak pidana, agama/aliran politik/suku/warna kulit/golongan/jenis kelamin/kondisi fisik/status perkawinan, dan cacat.

Besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak ditetapkan masing-masing besarannya sesuai dengan masa kerja dan alasan PHK, yaitu karena pekerja diputuskan melakukan tindak pidana oleh pengadilan, melakukan indisipliener, mengundurkan diri tau dianggap mengundurkan diri, perusahaan berubah status, perusahaan efisiensi atau tutup tetap dan pailit, pekerja meninggal dunia atau pensiun, serta sakit berkepanjangan.

Dengan demikian, apabila Saudara berkeberatan dengan alasan PHK perusahaan, Saudara atau perusahaan dapat melakukan perundingan bipartit untuk menyepakati besaran uang pesangon atau permintaan tetap dipekerjakan kembali, serta apabila tidak tercapai kesepakatan maka pekerja atau pengusaha dapat mengajukan permohonan mediasi Dinas Tenaga Kerja setempat, atau konsiliasi/arbitrase. Jika juga tidak mencapai kesepakatan, pengusaha atau pekerja dapat mengajukan gugatan ke PHI.

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

[Berikut kami lampirkan UU Ketenagakerjaan (download), UU PPHI (download)].

24 Comments

  1. Barkah 7 Agustus 2016

    Dear Pak Eko,

    Menambahkan tanggapan sebelumnya, bahwa hubungan kerja adalah hubungan “transaksional”. Apabila saah satu pihak sudah tidak berkenan melanjutkan hubungan kerja lagi, maka pihak lain tidak dapat menghindarinya.

    Terdapat 2 (dua) pilihan “jalur” penyelesaiannya. Jalur cepat (musyawarah mufakat) dan lambat (sesuai prosedur UU 2/2004).
    Kedua jalur tetap menempatkan ketentuan perUUan yang berlaku sebagai baseline.

    Jalur cepat bisa menggunakan ketentuan dalam pasal 27 Kepmenakertrans 150/2000, yakni PHK tanpa alasan yang disepakati para pihak. Tentunya hak-hak pekerja (kewajiban perusahaan) tetap dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku (baseline).
    Hak-hak Pak Eko bisa diupayakan untuk disepakati secara bipartit (bersama perusahaan) dan besarannya dapat dinegosiasikan antara minimal dan maksimal yang potensi akan dikeluarkan oleh perusahaan jika melalui jalur cepat dan lambat.
    Misalkan dari jalur cepat, hak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) adalah Upah Pokok terakhir dan tunjangan teta (jika ada) = Rp. 3.500.000/bulan, maka secara hitungan kasar sebagai berikut:
    1. Uang pesangon = 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2) UU 13/2003 = 2 x 9 x bulan upah = 2 x 9 x Rp. 3.500.000 = Rp. 63.000.000.
    2 UPMK untuk masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 x bulan upah = 6 x Rp. 3.500.00 = Rp. 21.000.000
    3. Salah sati bagian dari UPH adalah 15% dari Uang pesangon ditambah UPMK = 15% x (Rp. 63.000.000 + Rp. 21.000.000) = 15% x R. 84.000.000 = Rp. 12.600.000.

    Total dari perhitungan nomor 1, 2 dan 3 adalah Rp. 63.000.000 + Rp. 21.000.000 + Rp. 12.600.000 = Rp. 96.600.000.

    Dari perhitungan secara kasar untuk jalur cepat (berdasarkan ketentuan pasal 27 Kepmenakertrans 150/2000) di atas, kita bandingkan dengan perhitungan secara kasar pula melalui jalur lambat (sesuai UU 2/2004), dimana kita asumsikan memerlukan waktu minimal 12 (dua belas) bulan sejak dimulai perundingan bipartit, mediasi, PHI dan MA.
    Dalam perhitungan dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan melalui jalur lambat adalah angka yang didapat dari perhitungan jalur cepat ditambah upah selama proses sekitar 12 bulan (Rp. 3.500.000 x 12 = Rp. 42.000.000) dan biaya membayar kuasa hukum (jika perusahaan menggunakan jasa kuasa hukum).
    Jika kita memperhitungkan dana tanpa biaya kuasa hukum. akan ketemu dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan adalah Rp. 96.600.000 + Rp. 42.000.000 = Rp. 138.600.000.

    Angka yang dapat dinegosiasikan oleh Pak Eko adalah antara Rp. 96.600.000 (minimal) sampai dengan Rp. 138.600.000 (maksimal). Rentang angka minimal dan maksimal adalah angka upah selama proses sekitar 12 bulan.
    Dalam kondisi perusahan sudah tidak berkenan melanjutkan hubungan kerja tanpa alasan apapun, apabila Pak Eko berhasil mendapatkan tambahan upah selama proses sejumlah 6 (enam) bulan, sehingga Pak Eko mendapatkan Rp. 96.600.000 (jalur cepat dan minimal) ditambah Rp. 21.000.000 (upah proses selama 6 bulan, jika perusahaan mengajak penyelesaian melalui jalur lambat), sehingga total yg didapat Pak Eko adalah Rp. 96.600.000 + Rp. 21.000.000 = Rp. 117.600.000, saya kira tidak terlalu keliru.

    Pada akhirnya, kembali kepada keputusan Pak Eko. Good luck.

    Salam,
    Barkah

    Balas
    1. eko 3 September 2016

      Jika dalam perjanjian bersama disebutkan bahwa PHK diatur sesuai UU ketenagakerjaan dan adanya tambahan ketentuan sebagai berikut ” Bagi karyawan yang sudah bekerja sampai tahun 2015, akan diberi tambahan UP dan UPMK. Tambahan tersebut diatur dalam perjanjian tersendiri dalam bentuk perikatan notaris”. Ketentauan tersebut bersifat rahasia, tetapi dapat saya simpulkan bahwa hak sesuai ketentuan rahasia tersebut = 3UP + 3UPMK + 15% UPH.
      Yang menjadi pertanyaan saya, bolehkah saya menenuntut sesuai ketentuan “rahasia” tersebut ?

  2. giyadi 6 April 2017

    saya di phk melalui perjanjian bersama bipartit..dengan masa kerja 7 tahun hanya mendapat 15% dengan nilai Rp.4444000 saya merasa tertipu HRD…yang ingin saya tanyakan dapatkah saya menuntut/menggugat pesangon sesuai undang undang?

    Balas
  3. Rahmayadi 13 Juli 2017

    Kantor tempat bekerja dimedan dan pusatnya dijakarta, pada bulan juni 2017 pihak hrd pusat mendatangi kantor kami dimedan membawa kabar yg menyedihkan, kami di phk, kemudian pihak hrd mengatakan bahwa kami mendapat uang kompensasi sebesar 4x gaji, gaji kami umk kota medan sebesar dua juta lima ratus ribuan rupiah dan kami menandatangani persetujuan uang kompensasi tsb. Dan pada bulan juli 2017 uang tersebut cair ditransferkan kerekening kami masing2. Saya sudah bekerja di perusahaan tsb dari bulan desember 2016 dan pengangkatan sbg karyawan tetap pada tahun 2008, teman2 yang lain jg gak jauh beda masa kerjanya dgn saya. Yang saya tanyakan apakah saya dan atau kami yg terkena phk bisa menuntut perusahaan atas penambahan uang pesangon sesuai uu tenaga kerja tahun 2003? Mohon bantuan penjelasannya pak, terima kasih

    Balas
    1. Barkah 1 September 2017

      Dear Pak Rahmayadi,

      Mohon ijin bertanya sebelum urun pendapat.

      Saya kutip tulisan Bapak sbb: “Saya SUDAH BEKERJA di perusahaan tsb DARI bulan desember 2016 dan pengangkatan sbg karyawan tetap pada tahun 2008”. Dari kalimat yg saya kutip di atas, nampaknya ada kejanggalan hingga sulit dicerna maksudnya.
      Pertanyaan di atas akan sangat terkait dengan menghitung masa kerja yang berhak uang pesangon yang akan dikalikan dengan upah pokok terakhir dan tunjangan tetap terakhir (jika ada).

      Terima kasih.

      Salam,
      Barkah

  4. Kaslah 14 Agustus 2017

    Saya sudah 3 bulan menunggu uang pesangon tapi belum ada penyelesaian dari perusahaan tempat pernah saya bekerja, mohon pencerahannya, terimakasih

    Balas
    1. adminbo 14 Agustus 2017

      Terima kasih telah menjadi Pembaca buruhonline.

      Untuk mendapatkan bantuan selanjutnya, Anda dapat menghubungi kami melalui e-mail.

  5. budi krisnanto 29 Agustus 2017

    angka 2 x itu, menentukan angka tesebut dari marna? karana ada 1xpmtk atau 2xpmtk

    Balas
    1. Barkah 1 September 2017

      Dear Pak Budi K.,

      Seharusnya makna “2x” adalah “2x ketentuan pasal 156 ayat (2) UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan”.

      Anda bisa download UU 13 thn 2003 di link ini. http://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/peraturan_file_13.pdf

      Istilah “PMTK” seharusya tidak lagi digunakan sejak keberlakuan UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan.
      Penulisan “PMTK” adalah penulisan salah kaprah sejak 14 tahun lalu.

      Semoga membantu.

      Salam,
      Barkah

  6. ridwan 20 September 2017

    Sya bekerja salah satu pt di bidang otomotif namun cabang pt, , ,
    Tiba tiba pt saya di kabarkan close, ,
    Dan mau di pindahkan ke induk perusahaan, ,
    Sya di kasi penawaran 2 pmtk,dan sya di bwa ke pt induk untuk d pekerjakan kembali..namun status sya kontrk…
    Pertnyaan sya, , bsa ngk sya mengajukan untuk bsa jadi kartap lgi??
    Soalnya kata managemen perusahaan cabang dan induk bda bendera??!

    Balas
    1. adminbo 22 September 2017

      Terima kasih telah menjadi Pembaca buruhonline.com,
      Hal tersebut dapat Anda diskusikan dengan Serikat Pekerja di tempat Anda bekerja, untuk memperjuangkan kepastian bekerja.

  7. Waluyo 4 Desember 2017

    Selamat Malam.
    Mohon maaf admin, kami ingin bertanya.
    Jika ada karyawan di PHK oleh perusahaan tmptnya ia bekerja,dgn alasan perampingan/efisiensi tanpa ada sebab dan alasan atau tdk ada SP 1-2 dan 3.
    Maka sebagai karyawan,berapa x ketentuan kah nilai UP dan hak2 apa sajakah yg menjadi milik karyawan tersebut yg wajib di berikan prusahaan berdasarkan uud.
    Tanggal masuk kerja 03-10-2011 . Di angkat menjadi karyawan tetap 01 Juni 2013. Di PHK 1 deswmber 2017.
    Mohon bantuanya ,dan kira2 rumusanya.
    Trimakasih.

    Balas
    1. Barkah 12 Desember 2017

      Dear Pak Waluyo,

      Sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan bhw kewajiban perusahaan membayar 2 kali uang pesangon (baca: 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

      Jika diformulasikan masa kerja
      1 Uang pesangon = 2 x 5 x upah (upah pokok + tunj tetap).
      2. Uang penghargaan masa kerja =
      3 bulan upah (upah pokok + tunj. Tetap).
      4. Uang penggantian hak sejumlah:
      a. Sisa cuti yg belum gugur (diuangkan).
      b. 15 x (no.1 dan no. 2)
      c. ketentuan yg diatur dalam PK, PP dan/atau PKB.

      Semoga membantu. Terima kasih

      Salam,
      Barkah

      1. Barkah 14 Desember 2017

        Dear Pak Waluyo,

        Mohon ijin tanggapan saya di atas ini harus saya koreksi karena di point 2, seharusnya tertulis 2 (dua) bulan upah.
        Mohon MAAF dan terima kasih.

        Salam,
        Barkah

    2. Barkah 14 Desember 2017

      Dear Pak Waluyo,

      Mohon ijin menanggapi ya…

      PHK dengan alasan efisiensi diatur dalam pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan.
      Hak pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun akan mendapatkan 2 kali uang pesangon (2 x 5 bulan upah) + Uang penghargaan masa kerja (2 bulan upah) + sisa cuti yg belum gugur (jika ada) + 15% dari (uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja) dan ketentuan lain di PK, PP atau PKB (jika ada).
      Upah = Upah pokok + tunjangan tetap (jika ada).
      Jika disederhanakan menjadi 10 bulan upah + 2 bulan upah + sisa cuti yg belum gugur (jika ada) + 1,8 bulan upah.

      Jadi KURANG LEBIHNYA adalah 13,8 bulan upah + sisa cuti (jika ada).

      Untuk lebih detilnya dapat dibaca pasal 156 dan pasal 157 UU 13/2003.

      Semoga membantu.

      Salam,
      Barkah
      (bukan Admin).

  8. Barkah 14 Desember 2017

    Dear Pak Waluyo,

    Mohon ijin tanggapan saya di atas ini harus saya koreksi karena di point 2, seharusnya tertulis 2 (dua) bulan upah.
    Mohon MAAF dan terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas
  9. Dul_,aqj 10 Mei 2018

    Salam sejahtera,
    Saya adalah seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan penyedia jasa pekerja untuk mendukung pekerjaan pemberi pekerja dengan klasifikasi 18 Januari 2015 s/d 18 Januari 2018.
    Setelah pekerjaan tersebut berjalan sampai pada tanggal 15 Oktober 2017 telah diputuskan sepihak oleh pemberi kerja karena perusahaan yang kami tempati bekerja tidak membayarkan gaji ke karyawan sejak bulan mei 2017 sampai saat ini. Dan sejak kejadian itu kami dan teman-teman ditelantarkan sampai saat ini juga, padahal pekerjaan yang kami kerjakan itu masih tetap ada pada perusahaan pemberi kerja. Dan pada saat masalah ini bergulir pemberi kerja mengadakan rekrutmen tenaga kerja baru untuk bekerja pada posisi kami. sebelumi PHK tersebut kami melakukan pertemuan dengan anggota DPRD, naker prov,naker kab/kota,kepolisian, manejemen pemberi kerja, manajemen penyedia jasa pekerja pada tanggal 03 Agustus 2017 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang kami tempati bekerja tidak terdaftar pada dinas terkait ketenagakerjaan oleh karenanya pengawas ketenagakerjaan tidak pernah turun ke lapangan karena tidak adanya laporan pada saat pekerjaan akan diserahkan kepada penyedia jasa pekerja.
    Yang menjadi pertanyaan saya adalah siapa yang harus bertanggung jawab terhadap terkait permasalahan ini,dan langkah apa yang paling tepat kami tempuh?
    Sebelumnya saya ucapkan terimakasih.

    Balas
  10. darussalam 10 Agustus 2018

    asalamualaikum…kami buruh di salah satu perusahaan kelapi sawit,kami sudah bekerja sudah 1 tahun 6 bulan dan kami tidak pernah menandatangani kotrak kerja serta sampi hari ini kami tidak memiliki BPJS ketenagakerjaan.ada kurang lebih 100 org buruh yang sampi hari ini pula sama nasibnya dengan kami,bahkan rata2 mereka bekerja sudah 4 tahun lamanya.

    Balas
  11. Edi 13 Agustus 2018

    Alasan PHK dibuat-buat pada umumnya, biasanya dalam perjanjian bersama uang hak pekerja ter-PHK dihitung diatas UU. Namun sebelum mencapai ketentuan dalam Perjanjian bersama, sang pengusaha mem-PHK pekerjanya dengan alasan dibuat-buat. Agar pekerja tidak mencapai syarat-syarat ketentuan dalam perjanjian bersama, sehingga sang pekerja ter-PHK dengan alasan dibuat-buat dihitung uang haknya sesuai UU. Jadi pengusaha secara tidak langsung diuntungkan dengan adanya PHK tersebut.

    Balas
  12. fatimah 26 September 2018

    Dear bpk admin.
    Saya seorang bekerja mulai tahun 2010 ampe 2018. Akhir bulan agustus 2018,hrd menyatakan perusahaan bangkrut namun msh berusaha untuk bangkit lagi,jd ada 1devisi yg dnyatakan phk efisiensi,sedangkan devisi lainnya tidak ada phk.
    Uang pesangon yg akan dberikan cm 2x uang pesangon n 1x umpk sesuai masa kerja namun tdk ada 15% uang hak…n pesangon tersebut akan dcicil selama 4thn,selama berjalannya cicilan trsebut saya n kawan2 yg terkena phk tdk boleh keluar dr perusahaan pdhal mulai 1 september 2018 kmrn status sudah karyawan harian lepas dg gaji yg sangat tdk wajar.jika saya kluar dr perusahaan,uang cicilan pesangon tidak akan dkeluarkan.
    Bagaimana saya bisa melaporkan ke depnaker n syarat apa saja???

    Balas
    1. barkah 1 Oktober 2018

      Dear Ibu Fatimah.

      Ibu dapat melakukan ajakan perundingan bipartit dgn pihak perusahaan dengan mengirim surat ajakan perundingan bipartit yg berisikan kurang lebihnya Tempat di alamat perusahaan atau tempat kerja Ibu Fatimah, tanggal, bulan dan tahun serta jamnya dicantumkan dalam Surat Ajakan Perundingan Bipartit
      Apabila Surat Ajakan Perundingan Bipartit tidak ditanggapi secara positif oleh perusahaan, maka Ibu harus membuat Surat Ajakan Perundingan Bipartit yg KEDUA kalinya SETELAH waktu ajakan sudah lewat batas waktunya.
      Surat KEDUA berisikan Tempat dan Waktu harus dilayangkan lagi ke perusahaan.
      Apabila Surat KEDUA tetap diabaikan, maka Ibu sudah dapat MENCATATKAN PERSELISIHAN ke Disnaker setempat dgn membawa kedua Surat Ajakan Perundingan Bipartit dimaksud di atas.

      Semoga bermanfaat.

      Salam,
      Barkah
      (bukan Admin)

      1. Ozi 20 November 2018

        Pak, saya mau tanya, saya kerja di bidang farmasi, devisi tempat saya ditempatkan mau di tutup, akan tetapi ada tawaran yg tidak bisa untuk memilih, tawarannya bila ada tempat posisi yg kosong di dev yg lain saya ditempatkan disana tanpa dapat pesangon atau biaya kompensasi, tp bila saya menolak saya hanya dapat 1 pmtk, pesangon 2 pmtk diberikan bila di daerah saya tdk ada posisi yg kosong, padahal saya mengharapkan dapat 2 pmtk, gimana cara nya, apakah bisa pak saya meminta pesabgon yg semestinya 2 pmtk, mohon pencerahan pak demi keluarga sy dimasa depan, padahal pesangon 2 pmtk itu tdk banyak bagi perusahaan, tp sangat berarti bgi saya.

  13. MUMUH MUHIDIN 13 April 2019

    Salam sejahtra…….
    Mau tanya pa eko..saya sebagai buruh pernah di sp 2 oleh perusahan dgn jangka wktu 1thun.yg berakhir pada tgl 25 april.dan sekarang peraturan sp berubah menjadi msa berlakunya 6bln..apa kah sp2 sya berakhir apa masih berjalan…???

    Terimakasih….

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *