Type to search

Berita

Ancaman Sanksi Dalam Surat Mutasi Dinyatakan PHI Sebagai Intimidasi

Share
Ilustrasi. (gambar: intisari-online.com)

Ilustrasi. (gambar: intisari-online.com)

Pekanbaru | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyatakan surat mutasi yang dibuat oleh PT. Duta Swakarya Indah untuk Amri dan ketiga temannya yang lain, mengandung intimidasi. Majelis Hakim yang beranggotakan Hakim Yuzaida, Tumpak Tinambunan dan Musfajri itu menilai, terdapat klausul yang apabila melanggar akan dikenakan sanksi.

Klausul demikian, menurut Yuzaida, terkesan sebagai paksaan bagi pekerja yang tidak mau menanda-tangani perjanjian kerja kontrak yang pada saat bekerja telah menjadi pekerja tetap. Majelis berpendapat, seharusnya perusahaan menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum, dan segala biaya dalam pelaksanaan mutasi baik akomodasi, transportasi serta biaya-biaya wajar lainnya ditanggung oleh perusahaan, tutur Yuzaida.

Amri, dkk tidak bersedia untuk menanda-tangani perubahan perjanjian kerja dari tetap menjadi kontrak. Sehingga, perusahaan yang berlokasi di Jl. Kuantan, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru itu, memutasikan mereka dari tempat kerja yang semula di Kabupaten Siak ke Kota Pekanbaru terhitung sejak 24 Agustus 2015.

“Pada kenyataannya dalam SK Mutasi, karyawan yang dimutasi hanya bisa pulang kerumah 3 (tiga) bulan sekali, dan tidak ada kejelasan tentang transportasi dan tempat tinggal pekerja,” ujar Yuzaida, Rabu (30/3/2016) membacakan pertimbangan hukum dalam perkara yang teregister dengan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tersebut.

PHI menilai, hubungan kerja kedua belah pihak tidak lagi harmonis jika dilanjutkan. “Mengingat ada indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada keharmonisan, maka Majelis Hakim berpendapat, PHK untuk Penggugat disetujui berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terhitung sejak putusan ini di bacakan,” lanjut Yuzaida. (HAF)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *