Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
606

Berikan Password ke Bawahan, Senior Manager di-PHK

Ilustrasi. (gambar: www.bisnishack.com)
Ilustrasi. (gambar: www.bisnishack.com)
Ilustrasi. (gambar: www.bisnishack.com)

Jakarta | Dianggap telah membocorkan informasi perusahaan kepada pihak luar, seorang Senior Manager, Riri Fauzi diputuskan hubungan kerjanya oleh PT. Uni Charm Indonesia. Dalam surat gugatannya, Riri yang memberikan list password kepada bawahannya, Eneng, berupa password internet banking, email, bill cool pay, dan beberapa password transaksi keuangan perusahaan lainnya, dikategorikan telah melanggar Pasal 50 huruf I Peraturan Perusahaan.

Tuduhan tersebut dibantah Riri, menurutnya, pemberian list password tersebut adalah untuk tindakan pengamanan. “Tindakan memberikan password kepada Eneng adalah merupakan tindakan pengamanan dari kalau-kalau lupa karena banyaknya password yang harus Penggugat ingat. Sdri. Eneng juga bukan pihak lain karena ia sudah cukup lama bekerja selama 15 tahun, sehingga cukup dapat dipercaya untuk menjaga kerahasiaan password tersebut,” tegas Riri dalam surat gugatannya yang diregister dalam perkara No. 157/PDt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg.

Namun alasan Riri yang menjadi dasar tuntutannya berupa uang pesangon sebesar Rp.543,3 juta tersebut, tidaklah dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. Dalam putusannya, Riri hanya ditetapkan hak-haknya atas uang penggantian hak serta uang pisah, dan cuti beserta tunjangan hari raya yang besaran seluruhnya adalah Rp.119,7 juta.

Tak puas dengan Putusan PHI Bandung, Riri yang beralasan bahwa tindakan PHK yang dilakukan perusahaan berlokasi di Jl. Maligi VI, Teluk Jambe, Karawang itu, hanyalah baru disandarkan pada dugaan. Sebab menurutnya dalam memori kasasi bertanggal 30 Desember 2015, dirinya belumlah diputus bersalah oleh pengadilan pidana atas alasan PHK yang menyatakan ia telah melakukan kesalahan berat dengan adanya dugaan unsur pidana.

Secara terpisah, MA menilai Putusan PHI Bandung telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, serta menolak permohonan kasasi yang diajukan Riri. Sebab, alasan-alasan kasasi yang dikemukakan Riri merupakan hasil penilaian pembuktian. “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,” ujar Hakim Agung Mahdi Soroinda Nasution, membacakan pertimbangan hukum dalam putusan yang diregister dengan No. 276 K/Pdt.sus-PHI/2016, Selasa (14/6/2016) di Gedung MA, Jakarta. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of