Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.185

Gugatan Ditolak Akibat Tak Bisa Ajukan Bukti Surat

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Tanjungpinang | Dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg, gugatan Pontius Samosir terhadap PT. Takwindo Batam, ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. “Mengadili. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” tegas Hakim Guntur Kurniawan, Rabu (15/6/2016) lalu.

Pontius oleh Hakim Guntur Kurniawan selaku Ketua Majelis Hakim PHI Gorontalo, yang memeriksa gugatan dalam perkara No. 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg itu, dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat. “Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Majelis Hakim didalam persidangan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti surat, namun Penggugat tidak mengajukan bukti surat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya,” ujarnya.

Terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti surat dari Tergugat, berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kepada perusahaan yang beralamat di Komplek Puri Industri Park 2000, Batam Center itu, dengan tuntutan pembayaran uang pesangon beserta hak lainnya, sejumlah Rp.271 juta, dinyatakan di tolak untuk seluruhnya.

Dalam surat gugatan yang diajukan pada 15 Februari 2016 tersebut, Pontius mendalilkan dirinya dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau lazim disebut dengan perjanjian kontrak. Ia menjelaskan telah diperjanjikan kontrak sebanyak 10 (sepuluh) kali, terhitung sejak Februari 2010 hingga Oktober 2014. Lamanya perjanjian kerja kontrak terdiri dari 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 10 (sepuluh) bulan dan 12 (dua belas) bulan.

Pontius beranggapan, penerapan perjanjian kerja kontrak terhadap dirinya telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 59 ayat (6). Dengan demikian menurutnya, pemutusan hubungan kerja terhadap dirinya yang telah bermasa kerja selama 4 (empat) tahun lebih 8 (delapan) bulan, haruslah disertai dengan pembayaran uang pesangon. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of