Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.533

Kasasi Ditolak, MA Menangkan Gugatan Pekerja Yang Dimutasi ke WC

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (foto: news.detik.com)
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (foto: news.detik.com)

Jakarta | Dianggap telah menolak perintah atasan tanpa alasan, dan telah diberikan Surat Peringatan hingga tiga kali, menjadi alasan bagi PT. Natraco Spices Indonesia untuk memutuskan hubungan kerja Irmayanti terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014 lalu. Keadaan tersebut terjadi, lantaran Irma menolak dipindah tugaskan menjadi bagian kebersihan WC setelah tidak masuk bekerja karena sakit sejak 22 Desember 2014.

Tak terima diputuskan hubungan kerja tanpa disertai pemberian uang pesangon, akhirnya Irma menggugat perusahaan yang berlokasi di Jl. Pangeran Diponegoro, Padang Barat itu, ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam tuntutannya, Irma yang telah bekerja sejak Mei 2005, meminta diberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.38,4 juta.

Terhadap gugatan Irma, PHI Padang dalam putusannya bernomor 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pdg bertanggal 31 Juli 2015, menyatakan tidak sah seluruh surat-surat peringatan yang diberikan kepada Irma. PHI menilai, surat-surat yang diterbitkan oleh perusahaan, tidaklah sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan. Selain itu, PHI juga berpendapat layak dan wajar, pemutusan hubungan kerja disertai dengan pemberian pesangon yang besarannya sesuai dengan tuntutan Irma. Tak hanya itu, perusahaan juga dihukum untuk membayarkan upah selama tidak mempekerjakan Irma sejak Januari hingga Juli 2015, sebesar Rp.10,4 juta.

Mendapatkan vonis demikian, membuat perusahaan mengajukan kasasi ke MA. Putusan PHI Padang dinilai telah memberikan putusan diluar dari apa yang diminta oleh Irma, diantaranya dengan menyatakan surat-surat peringatan tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Perusahaan juga menolak pertimbangan hukum PHI, yang menganggap panggilan bekerja sebanyak 5 (lima) kali kepada Irma, agar mengerjakan tugasnya yang baru sebagai pembersih WC, pada 23, 24, 26, 27 dan 29 Desember 2014, dinilai sebagai panggilan yang tidak berdasarkan hukum.

Menanggapi alasan kasasi perusahaan, Majelis Hakim MA yang memeriksa perkara kasasi No. 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015 itu, menilai sebagai keberatan yang tidak dapat dibenarkan. PHI dianggap tidak salah dalam menerapkan hukum, karena tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa mutasi yang mengakibatkan ketidakhadiran pekerja di bagian pembersihan WC sebagai sesuatu yang layak dan patut. Lebih lanjut dikemukakan, “Lagipula selama tidak melaksanakan pekerjaan di bagian WC, pekerja tetap masuk kerja,” tegas Ketua Majelis Hakim Agung, Yulius, Kamis (26/11/2015) lalu. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of