Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.437

MA: Lima Hari Mogok Kerja Tak Sah, Tidak Dapat Dianggap Mengundurkan Diri

Ilustrasi. (gambar: skalanews.com)
Ilustrasi. (gambar: skalanews.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya bernomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2016, membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang hanya menghukum PT. Gracia Pharmindo membayar uang pisah kepada Supinah, dkk (23 orang). Majelis Hakim tingkat kasasi yang beranggotakan Hakim Irfaan Fachruddin, Fauzan dan Bernard, menilai PHI Bandung telah salah dalam menerapkan hukum.

Putusan PHI Bandung No. 137/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 16 Oktober 2015, didasari pada fakta adanya mogok kerja yang dianggap tidak sah dan telah dilakukan 5 (lima) hari kerja. MA berpendapat, dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232/Men/2003, pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri akibat dari mogok kerja tidak sah, adalah setelah pekerja tidak masuk bekerja selama 7 (tujuh) hari, bukan 5 (lima) hari.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena Para Penggugat hanya melakukan mogok kerja tidak sah selama 5 (lima) hari, belum berlangsung 7 (tujuh) hari, sehingga tidak dapat dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003,” tutur Hakim Irfan. Lebih lanjut ia menyatakan, ada pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Bernard, yang berpendapat telah benar pertimbangan PHI Bandung.

“Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat bulat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, putusan diambil dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi,” jelas Irfan, Kamis (17/3/2016) di Gedung MA, Jakarta.

Atas pertimbangan demikian, MA menghukum perusahaan yang berlokasi di Jl. Baranangsiang, Kota Bandung tersebut, untuk membayar kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, kepada Supinah, dkk. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of