Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
834

MA Nyatakan Bipartit Bukan Syarat Mengajukan Gugatan

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (MA) yang diketuai oleh Hakim Supandi berpendapat, kedudukan hukum lembaga bipartit bukanlah syarat untuk mengajukan gugatan. Sehingga, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menyatakan gugatan Tonny Panjaitan terhadap PT. Indolampung Perkasa tidak dapat diterima, adalah kekeliruan dalam menerapkan hukum.

Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena belum diadakan bipartit. Namun Pasal 83 UU 2/2004 yang berlaku sebagai hukum acara, tidak mengatur mengenai kedudukan hukum lembaga bipartit dalam pengajuan gugatan, undang-undang hanya mensyaratkan adanya risalah mediasi, sehingga sudah semestinya judex facti harus memeriksa pokok perkara,” ujar Hakim Supandi, Kamis (19/5/2016) lalu saat membacakan pertimbangan hukum dalam perkara No. 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Sebelumnya, PHI Tanjung Karang dalam putusannya bernomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 7 Oktober 2015, mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh perusahaan berlokasi di Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tersebut. Dalam eksepsinya, gugatan Tonny dianggap prematur, karena kedua belah pihak belum melakukan musyawarah sebagai bagian dari penyelesaian perselisihan secara bipartit.

Sebagai seorang accounting manager yang telah bekerja selama 18 (delapan belas) tahun, Tonny tidak terima dengan permintaan pengunduran diri yang ditawarkan oleh perusahaan. Sebab, menurutnya seperti tertuang didalam surat gugatan, ia tidak terlibat dalam masalah keuangan yang terjadi di Koperasi. Sehingga ia meminta agar perusahaan tetap membayar upahnya terhitung sejak tidak dipekerjakan dari bulan November 2014. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of