Senin, 26 Agustus 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
823

MA Restui Alasan PHK Disharmonis

Ilustrasi.
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Kendati Pemilik Hotel Nusa Inn tidak mempunyai alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Arkia Gea, namun Mahkamah Agung (MA) menilai ketiadaan alasan PHK dapat dibenarkan karena hubungan kerja sudah tidak lagi harmonis untuk dilanjutkan. Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim MA yang beranggotakan Hakim Agung Zahrul Rabain, Dwi Tjahyo Soewarsono dan Fauzan, Kamis (28/4/2016) lalu.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan No. 155/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2015, yang telah menghukum pemilik hotel membayar uang pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang beserta upah proses selama sepuluh bulan telah tepat dan benar, serta tidak bertentangan dengan hukum.

Namun Arkia tidak dapat menerima putusan PHI, sebab tuntutannya atas pembayaran upah lembur tidak dikabulkan. Menurutnya, pemilik hotel yang berlokasi di Jl. Aksara, Deli Serdang, telah mempekerjakan dirinya diluar jam kerja normal, sehingga wajib pula diperintahkan untuk membayar upah lembur sebesar Rp.79,8 juta.

Terhadap dalil permohonan kasasi tersebut, MA dalam putusan bernomor 131 K/Pdt.Sus-PHI/2016, menilai alasan kasasi yang diajukan Arkia tidak dapat dibenarkan. “Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi,” ujar Hakim Agung Zahrul.

Meski MA dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi, tetapi dalam pertimbangannya yang lain, MA mengubah jumlah upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon sesuai dengan besaran upah yang berlaku di Deli Serdang, yaitu sebesar Rp.1,8 juta dari Rp.1,2 juta seperti yang telah diputuskan oleh PHI Medan. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of