Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
978

Menolak Dipindahkan dari Medan ke Bogor, PHI Sahkan PHK

Ilustrasi. (Gambar: haluannews.com)
Ilustrasi. (Gambar: haluannews.com)

Medan | Nurhasanah digugat oleh tempatnya bekerja di PT. Jakarana Tama, karena tak bersedia dipindah-tugaskan dari Medan ke Bogor. Dalam surat gugatan bertanggal 23 Maret 2016, perusahaan meminta agar diijinkan untuk memutus hubungan kerja dengan Nur yang telah bermasa kerja 18 (delapan) belas tahun, dan disertai perintah pembayaran uang penggantian hak sebesar Rp.4,8 juta.

Merasa diperlakukan sewenang-wenang, Nurhasanah menggugat balik perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Medan, Tanjung Morawa, Medan itu. Menurutnya, mutasi yang terjadi pada dirinya, merupakan salah satu cara untuk mengurangi aktifitas keserikat-pekerjaan yang ia lakukan selama ini. Bahkan, lebih lanjut Nur menguraikan, bahwa dirinya merasa heran dengan perlakuan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, yang mendahulukan pengaduan pengusaha ketimbang pengaduan dugaan pelanggaran normatif yang ia ajukan sebelum perusahaan membuat aduan.

“Yang paling aneh dan mengejutkan, adalah pengaduan perusahaan kepada Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, lebih dahulu diproses ketimbang pengaduannya kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan,” tutur Nurhasanah dalam surat jawaban gugatan yang ia buat sendiri tertanggal 20 April 2016.

Terhadap dasar gugatan perusahaan dan alasan gugatan balik pekerja, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, yang beranggotakan Hakim Saur Sitindaon, Benri Sitinnjak, dan Meilinus Adri Ganti Pelindung Hati Gulo, sependapat dengan tindakan perusahaan dalam memutuskan hubungan kerja Nurhasanah, dengan kualifikasi pelanggaran peraturan perusahaan berupa menolak perintah atasan yang layak.

“Tergugat telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1), (2), maka Tergugat berhak memperoleh uang pesangon sebanyak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4),” tutur Hakim Saur Sitindaon, Rabu (18/5/2016) membacakan putusan dalam perkara yang diregister dengan No. 63/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn itu. (HAF)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
uswadi garteks Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
uswadi garteks
Guest
uswadi garteks

Wah ternyata pengurus serikat masih rentan di phk