Type to search

Berita

Meski Dinyatakan Pembaruan PKWT Hanya Boleh Sekali, Putusan MA Tidak Lebih Baik

Share
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (foto: news.detik.com)

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (foto: news.detik.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menghukum PT. Proflex Indonesia untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang seluruhnya sebesar Rp.143,7 juta, kepada Ahmad Sofyan, dkk (18 orang). Majelis Hakim yang beranggotakan Hakim Agung Supandi, Buyung Marizal dan Horadin Saragih, juga memerintahkan agar perusahaan membayar uang pengobatan, perawatan dan perumahan sebesar 15% dari jumlah uang pesangon.

Pasalnya, perusahaan yang berada di Kawasan Industri Sentul, Babakan Madang, Bogor tersebut, telah terbukti melakukan penyimpangan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak). Majelis Hakim dalam putusan bernomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2015 menyatakan, perjanjian kerja kontrak yang diterapkan oleh perusahaan telah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali perpanjangan perjanjian kontrak kerja.

Lebih lanjut MA berpendapat, bahwa pembaruan perjanjian kontrak hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Hal demikian telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 13/2003. Sehingga, perusahaan tidak boleh melakukan perpanjangan perjanjian kontrak sebanyak 2 (dua) kali. “Bahwa terjadi pelanggaran khususnya terhadap Penggugat Sofyan Syaury karena perpanjangan berlangsung sebanyak 2(dua) kali melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,” tegas Hakim Agung Supandi, Kamis (19/5/2016).

Namun, MA juga menilai, tindakan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dianggap tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Sebab, tidak termasuk larangan PHK yang diatur dalam Pasal 153 UU 13/2003. “Bahwa perkara a quo PHK tidak terkait dengan alasan yang dilarang secara limitatif oleh undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 153, sehingga dengan adanya tuntutan ex aequo et bono, PHK dapat dikenakan terhadap Para Termohon Kasasi,” tambahnya.

Putusan MA tersebut, membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung No. 131/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, yang memerintahkan agar perusahaan mempekerjakan kembali 15 orang dari 18 pekerja. Selain itu, putusan bertanggal 23 Nopember 2015 tersebut, juga menghukum perusahaan untuk membayar uang tunggu kepada 15 orang pekerja sebesar Rp.201 juta. (YUL)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *