Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
681

MK: Sengketa TKI Pelaut Dapat Diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | “Apabila upaya penyelesaian perselisihan secara tripartit tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak, baik pelaut atau diwakili Serikat Pekerja Pelaut, maupun pemilik kapal atau diwakili oleh PPTKIS, dapat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto, Kamis (4/8/2016) siang tadi, di Gedung MK, Jakarta.

Meski Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun menurut MK, apabila terjadi perselisihan antara pelaut dengan perusahaan keagenan awak kapal secara musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diajukan ke Pemerintah (BNP2TKI, Ditjen Perhubungan Laut) untuk dilakukan upaya penyelesaian.

Berdasarkan data yang dimiliki buruh-online.com, hanya ada seorang TKI yang pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu antara Herman dengan PT. Tenriawaru Indah Abadi dalam perkara No. 107/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Padahal, tidak sedikit TKI Pelaut yang masih mempersoalkan hak-haknya, dan mengeluhkan adanya saling lempar kewajiban antar lembaga negara, yaitu diantaranya BNP2TKI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan.

MK menganggap permohonan yang diajukan oleh Imam Safi’i,dkk (29 orang), yang diregisterasi oleh MK dengan No. 6/PUU-XIII/2015 tersebut, tidak beralasan hukum. Padahal menurut Imam, terdapat dua lembaga negara yang mengatur penyelesaian sengketa TKI Pelaut, yaitu Peraturan Kepala BNP2TKI No. Per-12/KA/IV/2013 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 84 Tahun 2013. Keduanya sama-sama mengatur mengenai tata cara perizinan, penempatan, perlindungan dan penyelesaian perselisihan TKI Pelaut. Hal demikian membuat ia bersama rekan-rekan Pelautnya yang lain, menjadi bingung, apakah harus ke BNP2TKI atau ke Kementerian Perhubungan.

Selain itu, MK juga menilai, Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN), adalah bukti kehadiran pemerintah dalam perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri, sekaligus sebagai sarana kontrol bagi pemerintah agar tenaga kerja yang diberangkatkan ke luar negeri adalah mereka yang telah memenuhi semua dokumen persyaratan penempatan, telah mengikuti PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan), telah diikutsertakan dalam perlindungan asuransi, demi menghindari penelantaran TKI di luar negeri.

“Menimbang, para Pemohon juga mendalilkan dengan adanya KTKLN yang bersifat wajib bagi pelaut, telah menimbulkan banyak keluhan dan membebani TKI, menurut Mahkamah hal tersebut seandainyapun benar, dalil para Pemohon a quo hanya terkait dengan implementasi norma yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah,” tegas Hakim Aswanto. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of