Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
924

Perdanaker Karawang Dibatalkan Gubernur, Bupati Diminta Ajukan Keberatan ke Menteri

Abda Khair Mufti, Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Kab. Karawang.
Abda Khair Mufti, Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Kab. Karawang.

Karawang | Gonjang ganjing pemberitaan dibatalkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang No. 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sejak 22 Juli lalu, akhirnya mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Karawang, Abda Khair Mufti.

Melalui surat terbuka yang diterima buruh-online, Senin (8/8), Abda meminta Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana untuk mengajukan keberatan ke Menteri Dalam Negeri, apabila Perda Ketenagakerjaan Karawang telah dibatalkan. “Perdanaker No. 1 Tahun 2011 adalah bentuk jaminan, perlindungan dan kepastian hukum untuk masyarakat lokal Karawang, khususnya terkait dengan pengisian lowongan pekerjaan dalam rangka memberikan jaminan pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945,” tegasnya.

Menurutnya, Perdanaker Karawang telah melalui proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan oleh Mendagri selaku wakil dari Pemerintah Pusat. Ia menceritakan kejadian tersebut terjadi pada sekitar tahun 2014, saat itu, Kemendagri telah diberikan penjelasan dan klarifikasi serta penjelasan oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Karawang, yang saat itu diwakilkan oleh Kepala Biro Hukum, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Ketua Komisi D DPRD,  dan perwakilan anggota LKS Tripartit Karawang.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa di Gedung Sate, Kota Bandung, Jum’at (22/7) lalu, telah mengumumkan keputusan Gubernur Jawa Barat tentang pembatalan Perdanaker Karawang, yang dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Iwa menegaskan, bahwa pasal pengaturan pengisian lowongan kerja yang diisi oleh sekurang-kurangnya 60% masyarakat Karawang dalam Perdanaker tersebut, telah bertentangan dengan asas penempatan tenaga kerja yang terbuka, bebas, objektif, adil dan setara, sebagaimana diatur dalam UU 13/2003 sebagai ketentuan perundang-undangan diatasnya. Begitu pula dengan penerapan besaran upah kepada pekerja kontrak, yang paling sedikit harus ditambah sebesar 5% dari besaran upah minimum yang berlaku di Kabupaten Karawang. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of