Type to search

Buruh Migran

Perintah Presiden 18 Bulan Lalu Dikacangin, Kini Nasib KTKLN Ditangan MK

Share
Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Jakarta | Keinginan Presiden Joko Widodo dari 18 bulan yang lalu untuk menghapus Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN), sebagai jalur pemerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang rencananya akan dibacakan pada Kamis (4/8/2016) esok. Upaya hukum yang dimohonkan ke MK itu, teregister dengan perkara No. 6/PUU-XIII/2015. Permohonan yang diajukan oleh sejumlah TKI yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) tersebut, merupakan bentuk keprihatinan atas ketiadaan lanjutan perintah Presiden Jokowi yang ia sampaikan pada saat telekonferens dengan sejumlah TKI di beberapa negara penempatan.

“Saya ingin sampaikan satu saja, masalah sudah disampaikan semuanya, sudah kita catat, terakhir, KTKLN dihapus,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kepada para TKI melalui video telekonferensi, Minggu (30/11/2014) lalu. Perwakilan dari Singapura bahkan membawa spanduk yang mengecam penerapan KTKLN saat melakukan video telekonferensi dengan Presiden. “Kami ingin sampaikan poin KTKLN. Kami sangat berharap pemerintah tindak oknum bandara. Kami tidak mau ada diskriminasi di bandara sehingga ada TKI gagal terbang, pungli di bandara, dan apabila pemerintah tidak bisa menindak oknum ini, kami harap hapuskan KTKLN,” kata Yati, perwakilan TKI Singapura.

Merasa tiada tindak lanjut dari otoritas terkait, Selasa (9/12/2014) beberapa TKI mengajukan pengujian terhadap Pasal 26 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang mewajibkan TKI yang ditempatkan memiliki KTKLN.

Dalam persidangan yang digelar MK, Rabu (18/3/2015) Fatkhul Ulum, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, mengemukakan, perlindungan bagi TKI di luar negeri yang mensyaratkan adanya KTKLN, sebagai syarat bekerja ke luar negeri, menunjukan lemahnya sistem administrasi kependudukan pemerintah Indonesia, dimana semestinya sebagai bukti adanya warganegera yang berlaku adalah KTP Elektronik bagi WNI yang berada di dalam negeri dan pasport yang berisi visa kerja bagi warga negara yang bekerja ke luar negeri yang mencakup isi semuanya.

Selain Fathul, Pengamat kebijakan publik, Dheyna Hasiholan menilai, keberadaan program KTKLN yang dikeluarkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), berpotensi menjadi pintu masuk korupsi. “Hal ini dikarenakan adanya kelemahan Pemerintah dalam mengelola sistem manajemen administrasi kependudukan dengan mengeluarkan KTKLN,” katanya dalam keterangan di Mahkamah Konstitusi. (HAF)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *