Type to search

Sekitar Kita

Pernah Bersaksi di MK, Akhirnya Buruh Kontrak Ini Mendapatkan Haknya

Share
Hilman Hidayat. (foto: koleksi pribadi)

Hilman Hidayat. (foto: koleksi pribadi)

Bogor | Hilman Hidayat, pria kelahiran Ciamis, 27 tahun lalu itu tak pernah menyangka, jika dirinya akan berdiri dihadapan 8 (delapan) Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kala itu masih dinahkodai oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva. Hilman saat itu diminta untuk menjadi saksi dalam perkara No. 7/PUU-XII/2014 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diajukan oleh Aliansi Jawa Barat (Aljabar).

Sebagai buruh kontrak, Hilman menuturkan hilangnya hak konstitusional yang ia miliki berupa pekerjaan dam imbalan yang layak, akibat dari ketiadaan aturan hukum setelah Dinas Tenaga Kerja menerbitkan Nota Pemeriksaan, yang telah dinyatakan sebagai pekerja tetap oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, justru tidak dipatuhi oleh perusahaan. “Menurut Disnaker, jadi mereka itu sudah mengeluarkan empat nota dinas, Pak, untuk pengangkatan PKWT menjadi PKWTT. Dan menurut Dinas Tenaga Kerja sendiri, jadi sistem PKWT di perusahaan itu tidak sah, tidak sesuai dengan undang-undang,” ujar Hilman, Rabu (2/4/2014) lalu.

Perjuangan Hilman bersama 26 (dua puluh enam) rekannya yang lain tak pernah henti, meski gugatannya sempat ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Desember 2015 lalu, akhirnya melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016, Hilman dinyatakan atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja beserta uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Majelis Hakim tingkat kasasi yang beranggotakan Hakim Yakup Ginting, Dwi Tjahyo Soewarsono dan Fauzan kala itu, menilai PHI Bandung, telah keliru dengan mengenyampingkan bukti Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor. Penilaian tersebut dikarenakan Hilman dan kawan-kawan dianggap tidak mampu menunjukkan Nota yang asli. “Bahwa judex factie salah mempertimbangkan bukti Surat Disnakertrans Kabupaten Bogor tentang pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya foto copy dari foto copy sehingga dikesampingkan,” tegas Hakim Yakup Ginting.

“Saya bersyukur, akhirnya hak-hak saya diberikan oleh perusahaan berdasarkan putusan MA,” selorohnya, Jum’at (26/8/2016) lalu sesaat setelah menerima pembayaran uang pesangon dari PT. Banteng Pratama Rubber. (HAF)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *