Selasa, 17 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.452

Seorang Pegawai Awasi Ratusan Perusahaan, Binwasnaker Minta Tambahan Pengawas

Lambang Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
Lambang Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Jakarta | Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, terus berbenah terhadap penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pengawasan ketenagakerjaan merupakan urusan wajib Pemerintah yang bersifat konkuren bersama dengan Pemerintah Daerah.

Pengawasan ketenagakerjaan di dasarkan pada kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat, keseragaman implementasi, kebebas dari pengaruh dan tekanan serta objektivitas. Sedangkan pendekatan pengawasan ketenagakerjaan, dibagi menjadi tiga yakni preventif edukatif, represif non yuridis dan represif yuridis. Sebab, pengawasan merupakan suatu fungsi publik yang menjadi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk memaksimalkan peran pengawas ketenagakerjaan tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keseslamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) akan meminta penambahan pengawas Ketenagakerjaan . Sebab, menurut Plt. Dirjen Binwasnaker dan K3, Maruli Apul Hasiloan, kurang maksimalnya peran pengawasan ketenagakerjaan juga disebabkan oleh minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan. ”Fakta di lapangan 1 orang Wasnaker membawa puluhan hingga ratusan perusahaan. Bagaimana mereka akan melakukan pengawasan,” ujar Maruli, Kamis (4/8) kemarin.

Peran kunci pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk mendorong, mempromosikan, menginformasikan, memberikan edukasi, melakukan persuasi, mempengaruhi dan menjamin implementasi dari peraturan perundangan ketenagakerjaan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. ”Secara administrasi, Wasnaker kita pusatkan di provinsi. Ini untuk mengatur langsung Wasnaker yang ditempatkan di kabupaten/kota sesuai kebutuhan,” pungkas Maruli. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of