Type to search

Berita

Setelah Menang di Pengadilan Niaga, Buruh Pabrik Ban Kembali Dimenangkan MA

Share
Ilustrasi. (foto: waspada.co.id)

Ilustrasi. (foto: waspada.co.id)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menghukum PT. Banteng Pratama Rubber, untuk membayar sejumlah uang sebesar lebih dari Rp.1,3 miliar kepada Muhammad Arifin, dkk (27 orang), yang terdiri dari uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja beserta uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Demikian dikatakan Muhammad Sahal selaku kuasa hukum dari Arifin, Senin (15/8) setelah dirinya menerima salinan resmi Putusan dari MA.

Majelis Hakim tingkat kasasi yang beranggotakan Hakim Yakup Ginting, Dwi Tjahyo Soewarsono dan Fauzan tersebut, menilai Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, telah keliru dengan mengenyampingkan bukti Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor. Penilaian tersebut dikarenakan Arifin dan kawan-kawan dianggap tidak mampu menunjukkan Nota yang asli.

Ma menilai penilaian PHI Bandung tidak tepat, apabila pembuktian dibebankan kepada para pekerja, sebab Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas jelas-jelas ditujukan kepada perusahaan yang berada di Jl. Pahlawan, Citeureup, Bogor tersebut. “Bahwa judex factie salah mempertimbangkan bukti Surat Disnakertrans Kabupaten Bogor tentang pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya foto copy dari foto copy sehingga dikesampingkan,” ujar Yakup Ginting.

Lebih lanjut, pada putusan MA tersebut, dinyatakan pula pembatalan Putusan PHI Bandung No. 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 23 Desember 2015, yang awalnya menolak seluruh gugatan Arifin. “Mengadili sendiri. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian,” tegas Yakup membacakan pertimbangan hukum dalam putusan bernomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tersebut, Rabu (31/5/2016) lalu di Gedung MA, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta itu.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga telah mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh Mohamad Sofyan, dkk melalui Putusan No. 48/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst bertanggal 24 Mei 2016. Sofyan yang menjadi pemohon, didukung oleh Arifin yang bertindak sebagai kreditur lain, yang sama-sama berstatus sebagai pekerja PT. Banteng yang dipekerjakan dengan perjanjian kontrak, dan menuntut pembayaran uang pesangon yang tiada kunjung dikabulkan perusahaan produsen ban kendaraan tersebut. (YUL)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *