Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.044

Tanpa Bukti Surat Skorsing, PHI Semarang Pernah Terbitkan Putusan Sela Upah Proses

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Semarang | Keharusan menunjukkan surat skorsing yang dianggap oleh sebagian Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan pembayaran upah selama tidak dipekerjakan karena sedang menjalani proses pemutusan hubungan kerja yang umum disebut skorsing, terbantahkan oleh pendapat Majelis Hakim PHI Semarang yang diketuai oleh Hakim Eddy P Siregar. Selama ini, pekerja selalu menghadapi kesulitan meminta pembayaran upah selama proses PHK di pengadilan, sebab perusahaan pada umumnya tidak memberikan surat skorsing tetapi langsung memutuskan hubungan kerja secara sepihak.

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Sari Melati Kencana terhadap Eko Yulianto, tidaklah sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003. Dalam ketentuan tersebut, setiap pengusaha yang hendak melakukan PHK, harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, faktanya, Eko di-PHK pertanggal 31 Januari 2015, tanpa adanya putusan PHI.

Atas dasar pendapat demikian, Majelis Hakim PHI Semarang menilai, terhadap PHK tersebut maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU 13/2003 haruslah dinyatakan batal demi hukum, dan perusahaan makanan siap saji, Pizza Hut itu wajib mempekerjakan kembali Eko. “Sesuai Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003, pemutusan tersebut batal demi hukum, sehingga Penggugat masih berhak mendapatkan upah, dan menghukum Tergugat membayar upah Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.222.400,- sejak Februari 2015,” tegas Hakim Eddy.

Tak hanya upah selama proses PHK yang wajib dibayarkan perusahaan yang berkantor pusat di Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan tersebut hingga Eko dipekerjakan kembali, Majelis Hakim juga menetapkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu bulan upah baginya. “Mengadili. Dalam putusan provisi, mengabulkan gugatan Provisi Penggugat. Menghukum Tergugat membayar upah (proses) penggugat setiap bulannya sejak Februari 2015 hingga Penggugat dipekerjakan kembali,” ujar Hakim Eddy membacakan putusan sela bernomor 41/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Smg bertanggal 21 September 2015. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of