Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
714

TKA Juga Berdampak Negatif, Pemerintah Diminta Tak Hanya Urus Cukai Rokok

Pasport dari berbagai negara. (foto: ind-blog.pnblawfirm.com)
Pasport dari berbagai negara. (foto: ind-blog.pnblawfirm.com)
Pasport dari berbagai negara. (foto: ind-blog.pnblawfirm.com)

Jakarta | Dinilai akan berdampak negatif, Praktisi Hukum Perburuhan, Timboel Siregar meminta Pemerintah meninjau ulang Dana Kompensasi Penggunaan (DKP) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang semula ditetapkan hanya US$ 100 menjadi US$ 200. Menurutnya, pandangan tersebut akibat adanya rencana kenaikan nilai cukai rokok yang dianggap telah berdampak negatif kepada masyarakat.

Dikatakan Timboel, kenaikan nilai cukai rokok sudah dapat dipastikan akan menaikkan harga jual rokok, yang dapat berakibat pada turunnya permintaan rokok dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor tersebut. Hal demikian, tentu akan menambah jumlahnya pengangguran yang kini sudah mencapai angka 7 juta orang. “Pengangguran terbuka yang mencapai tujuh juta orang saat ini, akan berpotensi naik dengan kenaikan harga rokok yang tinggi,” tuturnya.

Tak hanya kenaikan rokok yang dapat memberikan kontribusi peningkatan angka pengangguran, tetapi juga penggunaan TKA. “Kalau rokok diyakini para dokter bisa menyebabkan penyakit, maka kehadiran TKA pun bisa berdampak pada penciptaan pengangguran tenaga kerja. Oleh karena itu, kehadiran TKA perlu diawasi khusus seperti rokok,” papar Timboel berdasarkan catatan malamnya yang diterima buruh-online, Minggu (28/8).

Lebih lanjut ia menyatakan, “Untuk bisa mengendalikan kehadiran TKA di Indonesia yang berdampak pada kesempatan kerja tenaga kerja dalam negeri, maka seharusnya Pemerintah menetapkan DKP TKA menjadi US$ 200 per jabatan per bulan per TKA”. Ia menegaskan, bahwa kenaikan DKP TKA akan meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan perkalian hingga 70 ribu orang TKA, sehingga PNBP akan bertambah Rp. 2,18 triliun.

“DKP TKA ini sebaiknya diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, untuk meningkatkan sumber daya pekerja melalui program-program pelatihan dan pendidikan vokasional, serta peningkatan kuantitas dan kualitas Balai Latihan Kerja di Indonesia,” tutup Timboel. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of