Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
757

Begini Cara Pengusaha “Mengayun” Perkara, Eksepsi Dikabulkan Tapi Kok Kasasi?

Ilustrasi. (foto: beritacenter.com)
Ilustrasi. (foto: beritacenter.com)
Ilustrasi. (foto: beritacenter.com)

Jakarta | Bagi sebagian pengusaha, memperpanjang perkara merupakan salah satu cara untuk memperlihatkan kepada pekerja lain, agar tidak berani menggugat perusahaan karena proses penyelesaiannya panjang dan rumit. Tidak sedikit pekerja yang pasrah dengan kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak, akibat dari stigma pengadilan yang hanya menjadi kuburannya para pekerja, padahal banyak juga buruh yang dapat memenangkan kasusnya.

Mengayun atau memperlama penyelesaian perkara dengan memanfaatkan celah hukum yang belum diatur secara limitatif, juga dipraktekin oleh salah satu perusahaan yang berlokasi di Perawang, Kabupaten Siak. Padahal, eksepsi yang diajukan perusahaan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang akhirnya berujung pada amar putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), namun ia tetap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

PHI Pekanbaru melalui Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pbr tanggal 6 Agustus 2015, memutuskan untuk menyatakan gugatan seorang pekerja kontrak tidak jelas dan kabur (obscuur libel), akibat tidak menguraikan dalam petitumnya secara rinci, mengenai siapa yang harus ditetapkan dan menetapkan sebuah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (kontrak) menjadi pekerja tetap. Oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan atas perkara yang sama dapat diajukan kembali dengan memperbaiki hal-hal yang dianggap oleh Hakim telah keliru atau tidak memenuhi syarat formil.

Namun, ketiadaan larangan untuk mengajukan kasasi sebagai upaya hukum dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, kerap menjadi salah satu cara pengusaha untuk menjenuhkan para pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak. Berbeda pada hukum acara di peradilan tata usaha negara, yang menyatakan terhadap sebuah putusan atas gugatan tidak dapat diterima, tidak dapat diajukan upaya hukum, melainkan hanya dapat diajukan gugatan baru.

Dalam ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut, penggugat diberikan waktu untuk menyempurnakan gugatan atas saran dari para hakim dalam sebuah pemeriksaan pendahuluan, sebelum memeriksa pokok perkara yang disengketakan. Yang apabila saran itu berkaitan dengan pemenuhan syarat formil dan tidak dipenuhi penggugat, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dapat diajukan upaha hukum lain. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of