Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
534

Dianggap Langgar UU Jaminan Sosial, Empat Pegawai Negeri Uji PP 70/2015

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)

Jakarta | Terdiri dari Dr. Budi Santoso, Dwi Maryoso, Feryando Agung dan Oloan Nadeak, mengajukan pengujian materiil ke Mahkamah Agung (MA), atas berlakunya ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, yang memberi kewenangan PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) menambah program baru, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keempatnya mengkhawatirkan keberlakukan peraturan tersebut, berpotensi merugikan mereka sebagai ASN. Undang-Undang mengamanatkan PT. Taspen hanya melaksanakan transisi dan tidak diperkenankan menambah program baru seperti JKK dan Jaminan Kematian,” ujar Dr. Budi usai mendaftarkan permohonan uji materi di MA, Jakarta, Rabu (21/9) kemarin.

Ia menilai, Pasal 7 PP 70/2015 bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor tentang ASN. “Dalam ketiga UU itu dijelaskan, yang berwenang menyelenggarakan program JKK dan Jaminan Kematian adalah BPJS Ketenagakerjaan. Bukan PT. Taspen,” tegasnya.

Menurutnya, lebih baik jika iuran program JKK dan JKM dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan usaha yang bersifat nirlaba dan tidak mengejar keuntungan. “Kami berpendapat, lebih baik jika iuran itu dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mencari keuntungan, malah bermanfaat buat pekerja lain seperti buruh,” tambah Feryando, salah satu Pemohon yang kini berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Permohonan yang pada intinya meminta, agar PP 70/2015 dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang diatasnya itu, diterima langsung oleh Priyono Agriyoto, salah satu pegawai MA. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of