Type to search

Berita

Dianggap Mengundurkan Diri, MA Tetap Wajibkan Pengusaha Bayar Uang Pisah

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jakarta | Putra Hartono, Sumarno, dan Syafrizal Siregar dianggap telah mengundurkan diri oleh PT. Rizky Karim Jaya, akibat dari ketidak-hadiran ketiganya untuk melakukan pekerjaan sepanjang bulan Desember 2014. Sehingga, berlandaskan alasan tersebut, perusahaan menolak memberikan uang kompensasi apapun terhadap pemutusan hubungan kerja terhadap ketiganya.

Tak terima dengan perlakuan tersebut, mereka yang telah bermasa kerja antara 3-8 tahun, mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam tuntutannya, perusahaan yang berlokasi di Jl. Belimbing, Pekanbaru, Riau itu, dituntutan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Ketiganya merasa berhak mendapatkan kompensasi pesangon berjumlah Rp.215 juta tersebut. Sebab, mereka beralasan selama bekerja tidak pernah mendapatkan surat peringatan, sehingga wajar apabila ketidak-hadiran mereka untuk menjalankan pekerjaan seperti biasa, diberikan sanksi berupa pembinaan surat peringatan. Kendati demikian, gugatan Putra dkk, dinyatakan tidak beralasan hukum, dan ditolak oleh PHI Pekanbaru melalui Putusan 17/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pbr tanggal 13 Juli 2015.

Terhadap putusan PHI, Putra, dkk mengajukan kasasi yang salah satu alasan ketidak-hadirannya ditempat kerja, bukanlah kesalahan mereka seluruhnya. “Jika pun para Penggugat tidak masuk kerja sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat, itu bukan karena para Penggugat tidak mau bekerja, tetapi itu disebabkan oleh karena para Penggugat dihadang atau dihalang-halangi oleh pihak Tergugat dengan menggunakan jasa Tentara Korem, yang mengusir para Penggugat untuk masuk bekerja,” terang Putra dalam memori kasasinya bertanggal 10 Agustus 2015.

Atas dalil keberatan kasasi yang diajukan Putra, MA justru beranggapan serupa dengan PHI Pekanbaru. “Bahwa Judex Facti telah benar dalam pertimbangan, karena para Penggugat telah melakukan perbuatan mangkir kerja. Namun, seharusnya Tergugat wajib memberikan uang pisah kepada masing-masing para Penggugat sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 78/Men/2001, yaitu berupa 15% dikali masa kerja dikali upah. Oleh karena itu permohonan kasasi harus ditolak, dengan memperbaiki dan menambah amar mewajibkan Tergugat membayar uang pisah kepada para Penggugat,” tutur Hakim Agung Supandi membacakan pertimbangan hukum dalam perkara No. 824 K/Pdt.Sus-PHI/2015. (HAF)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *