Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
705

Dihadapan Kawat Berduri, Buruh Gresik Tuntut Kenaikan Upah

Massa dari FSP KEP KSPI Gresik, duduk dihadapan kawat berduri Gedung Grahadi, Surabaya.
Massa dari FSP KEP KSPI Gresik, duduk dihadapan kawat berduri Gedung Grahadi, Surabaya.
Massa dari FSP KEP KSPI Gresik, duduk dihadapan kawat berduri Gedung Grahadi, Surabaya.

Surabaya | Pemerintah Kabupaten Gresik dinilai tidak adil, apabila dalam penentuan besaran upah minimum tahun 2017, tidak mempertimbangkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menjadi tanggungan pekerja. Tak hanya itu, kebutuhan pekerja lainnya berupa iuran dilingkungan rumah, pulsa telepon dan data, juga harus menjadi acuan bagi penetapan upah tahun depan.

Hal demikian dikatakan Marsanto dihadapan kawat berduri, saat melakukan aksi unjuk rasa bersama 3.000 massa perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP-KSPI) Kabupaten Gresik, di Kantor Grahadi, Surabaya, Kamis (29/9) kemarin. Menurut ia, kebutuhan pekerja bukan lagi hanya pada pangan, sandang dan papan saja, tetapi juga kebutuhan yang ditimbulkan dari akibat kemajuan tekhnologi.

Aksi yang dilakukan para buruh dari berbagai utusan daerah di Jawa Timur tersebut, merupakan aksi pemanasan guna mengusung kenaikan upah minimum tahun 2017 sebesar 25%. Sebagaimana diakui oleh Marsanto, aksi kali ini juga merupakan perlawanan terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Kehadiran para perwakilan buruh disambut oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi para buruh ke Gubernur. Ia juga menegaskan, bahwa untuk masalah pelanggaran peraturan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahan nakal, maka pihak pemerintah akan menindak tegas perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian pula terhadap adanya dugaan upaya kriminalisasi buruh, pihaknya bersama Kejaksaan Negeri Jawa Timur akan berupaya seadil-adilnya untuk menegakkan hukum.

Sebelum menuju Gedung Grahadi, masa dari FSP KEP-KSPI Kabupaten Gresik melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik. Mereka mengadukan buruknya pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, ketika menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan. Bahkan ada anggota yang sempat ditolak dengan alasan rumah sakit sudah penuh.

Setelah didemo selama lebih dari satu jam, akhirnya pihak BPJS Kesehatan bersedia menanda-tangani Pernyataan Bersama dengan FSP KEP-KSPI Kabupaten Gresik, bahwa akan memperbaiki kinerja pelayanan BPJS Kesehatan selama 24 jam penuh, guna menampung keluhan Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik. (JAR)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of