Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
944

Dinilai Sumbang Pengangguran, Pekerja Gerbang Tol Protes Pemberlakuan GTO

Petugas pelayan jalan tol. (foto: en-emy.blogspot.com)
Petugas pelayan jalan tol. (foto: en-emy.blogspot.com)
Petugas pelayan jalan tol. (foto: en-emy.blogspot.com)

Jakarta | Diawali sejak tahun 2012, perpindahan pembayaran tunai bagi pengguna jalan bebas hambatan (tol) menjadi otomatisasi gardu tol, dinilai akan menjadi alasan bagi pengelola jalan tol, baik milik Pemerintah maupun swasta untuk memutuskan hubungan kerja pekerja yang ditempatkan di setiap gardu. Keberadaan pekerja akan dinilai tidak lagi efektif, akibat dari pembayaran tol digantikan dengan fungsi kartu pasca bayar (e-toll).

Hal tersebut disampaikan oleh Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia. Menurutnya, pada tahun 2012, Pemerintah telah mengurangi tenaga kerja penjaga gerbang tol sebanyak 40% (empat puluh persen) dari rencana awal sebanyak 80% (delapan puluh persen). Kemudian disusul dengan rencana Pemerintah melalui Menteri Perhubungan di tahun 2015, serta kini kembali dikemukakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menginginkan otomatisasi gardu tol seluruhnya.

“Artinya Pemerintah ingin seluruh jalan tol di-otomatisasi yang berakibat pada pengurangan tenaga kerja,” ujar Mirah di Jakarta, Selasa (27/9) siang tadi. Lebih lanjut Mirah mengatakan, meskipun ada bantahan dari Direksi PT. Jasa Marga, namun hal tersebut bukanlah jaminan tidak aka nada pemutusan hubungan kerja. “PHK terhadap ribuan pekerja pelayan gardu tol pasti akan terjadi, sebab tidak ada lagi tempat kerja untuk menampung selain gardu tol,” tandas Mirah.

Ia mencurigai adanya beberapa pihak yang ingin mengambil keuntungan dari otomatisasi gerbang tol, karena penjualan kartu e-toll yang bertarif Rp.50 ribu itu, hanyalah memiliki saldo Rp.30 ribu. “Kemana selisih uang sebesar Rp.20 ribu?,” tanya Mirah. Pergantian gerbang tol manual yang dilayani oleh pekerja, menjadi gerbang tol otomatis dengan memiliki kartu e-toll, secara tidak langsung telah memaksa pengguna jalan tol untuk membeli kartu yang hingga kini berisi saldo dengan selisih Rp.20 ribu tersebut.

Kemajuan tekhnologi dan penyesuaiannya merupakan hal yang tidak dapat dihindari, tetapi bukan dengan cara menciptakan ribuan pengangguran baru, ungkap Mirah. Ia meminta Pemerintahan Jokowi-JK untuk fokus terhadap penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan, bukan menghadirkan pengangguran. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of