Type to search

Berita

MA Kembali Hilangkan Upah Proses, Akibat PHK Karena Peralihan Kontrak Menjadi Tetap

Share
Ilustrasi. (foto: news.metrotvnews.com)

Ilustrasi. (foto: news.metrotvnews.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA), kembali menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar upah selama tidak mempekerjakan pekerjanya, akibat dari pengakhiran hubungan kerja secara sepihak. Hal serupa pernah terjadi pada salah seorang mantan pekerja PT. Purna Karya Sejahtera selaku penyedia jasa tenaga kerja dari Bank Sumut [Baca: MA: PHK Karena Peralihan Kontrak Menjadi Tetap, Tak Ada Upah Proses], akhirnya terulang kembali seperti yang dialami oleh Yeyen, dkk (27 orang) melawan PT. Wujud Nawang Wulan.

Melalui putusan bernomor 196 K/Pdt.Sus-PHI/2016, MA menilai, tidak adil apabila ada penetapan pemberian upah proses pemutusan hubungan kerja, yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.390,7 juta oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan No. 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 19 Nopember 2015.

“Bahwa PHK dengan membayar upah proses selama 6 bulan adil tidak diberikan, karena mempertimbangkan PHK dalam hubungan kerja PKWTT semata-mata berdasarkan putusan pengadilan. Lagi pula para pihak telah menandatangani PKWT, sehingga berdasarkan praktek-praktek peradilan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung terhadap PHK perkara sejenis, tidak berhak atas upah proses,” ujar Hakim Agung Mahdi Soroinda Nasution.

Permasalahan PHK sepihak yang dialami Yeyen bersama kawan-kawannya, adalah akibat dari tidak dilaksanakannya kesepakatan yang telah dibuat pada Juni 2012. Perusahaan yang berlokasi di Kp. Cikedokan, Cikarang Barat, Bekasi itu, tetap tidak bersedia melaksanakan kesepakatan mengenai pengangkatan pekerja kontrak menjadi tetap, hingga terjadinya pengakhiran hubungan kerja pada 24 Desember 2013. (YUL)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *