Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.242

MA: PHK Karena Peralihan Kontrak Menjadi Tetap, Tak Ada Upah Proses

Ilstrasi. (foto: www.kejari-sekayu.go.id)
Ilstrasi. (foto: www.kejari-sekayu.go.id)
Ilustrasi. (foto: www.kejari-sekayu.go.id)

Jakarta | Dengan mendasarkan pertimbangannya pada keadilan dan praktek peradilan selama ini, Mahkamah Agung (MA) menghilangkan kewajiban PT. Purna Karya Sejahtera untuk membayar upah selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Oktoberto Daniel Sihombing. Padahal, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, telah menghukum perusahaan untuk membayar upah selama proses PHK, melalui Putusan No. 85/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tanggal 6 Agustus 2015 lalu. [Baca: Berganti Outsourcing, Bank Sumut Dihukum Bayar Uang Pesangon]

MA menilai, pekerja tidak berhak atas upah proses, karena pada mulanya hubungan kerja Oktoberto didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), dan dinyatakan sebagai pekerja tetap oleh pengadilan. “Putusan judex facti harus diperbaiki sepanjang upah proses karena hubungan kerja semula dalam PKWT berdasarkan putusan pengadilan menyatakan PKWTT, sehingga terhadap fakta hukum alasan PHK demikian berdasarkan keadilan dan praktek-praktek peradilan dalam memutus perkara tidak berhak atas upah proses,” ujar Hakim Agung Yulius, membacakan pertimbangan hukum dalam perkara No. 39 K/Pdt.Sus-PHI/20116, Selasa (8/3/2016) lalu, di Gedung MA, Jakarta.

Menurut Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, Muhammad Hafidz menyatakan, peralihan demi hukum status kerja kontrak seseorang menjadi pekerja tetap oleh pengadilan, maka harus diasumsikan seseorang tersebut bukanlah pekerja yang berstatus kontrak lagi. Sehingga, apabila terjadi PHK, maka sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 100 Tahun 2004, salah satu proses penyelesaian sengketanya adalah melalui pengadilan.

Ia juga menjelaskan, PHK yang bukan karena faktor pekerja diakhiri hubungan kerja akibat tidak lulus masa percobaan, mengundurkan diri sendiri, pensiun, meninggal dunia dan berakhirnya kontrak kerja pertama, hanya dapat dilakukan PHK setelah mendapatkan putusan dari pengadilan hubungan industrial. Dan selama menunggu putusan pengadilan, diharuskan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing, yaitu bagi pekerja ia tetap bekerja dan menerima upah, tuturnya. (YUL)

1
Leave a Reply

avatar
0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of