Type to search

Berita

MA Tetapkan Batas Usia Pensiun

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jakarta | Ketiadaan pengaturan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dianggap Imam Subagio tidak memberikannya nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Menurutnya, meskipun setiap pekerja diberikan hak atas uang pesangon, sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja karena pensiun, namun untuk memintanya ke perusahaan bukanlah hal yang mudah.

Imam yang telah berusia 59 tahun dan bermasa kerja lebih dari 21 tahun, sejak 2013 telah berusaha meminta kepada pimpinan perusahaannya tempat bekerja, PT. Panasia Indo Resources, Tbk., untuk disetujui permohonan pensiunnya. Namun, permohonannya tidak kunjung mendapatkan tanggapan, hingga akhirnya ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam putusannya bernomor 158/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 2 Desember 2015 lalu, PHI menghukum perusahaan yang berlokasi di Jl. Moh. Toha, Km. 6, Bandung tersebut, untuk membayar hak-hak Imam sebesar Rp.73,7 juta. Terhadap putusan PHI Bandung, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 11 Januari 2016.

Perusahaan mendalilkan, tidak ada satupun bukti dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mengatur batas usia pensiun. Sedangkan yang dijadikan dasar hukum oleh PHI Bandung, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, bukanlah aturan yang dapat dijadikan dasar batasan usia pensiun.

Kendati demikian, MA tidak sependapat dengan alasan permohonan kasasi perusahaan. Melalui Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang beranggotakan Irfan Fachruddin, Dwi Tjahyo Soewarsono dan Fauzan menilai, PHI Bandung telah benar dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, MA menilai, permohonan kasasi PT. Panasia yang teregister dengan No. 120 K/Pdt.Sus-PHI/2016 haruslah ditolak.

“Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 UU 13/2003, karena terbukti Penggugat telah memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 15 PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dan dapat dijadikan dasar untuk menetapkan umur pensiun sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti,” tegas Hakim Irfan, Rabu (11/5/2016). (HAF)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *