Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
7.515

MK Batalkan Sebagian Aturan PHK Kadaluarsa & Penangguhan Upah Minimum

Chairul Eillen Kurniawan, salah satu Pemohon.
Chairul Eillen Kurniawan, salah satu Pemohon.
Chairul Eillen Kurniawan, salah satu Pemohon.

Jakarta | “Mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat, membacakan amar Putusan dalam Perkara No. 144/PUU-XIII/2015, Rabu (29/9) di Ruang Sedang Pleno MK, Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sepanjang menyangkut Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Menurut MK, ketentuan Pasal 159 UU Ketenagakerjaan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-I/2003 bertanggal 28 Oktober 2004, sehingga oleh karena dalam Pasal 82 UU PPHI juga mengatur tentang keberadaan Pasal 159 UU Ketenagakerjaan maka pertimbangan hukum dalam pengujian Pasal 159 UU Ketenagakerjaan berlaku pula terhadap pengujian Pasal 82 UU PPHI.

Permohonan yang diajukan oleh 10 (sepuluh) orang pekerja yang terdiri dari Muhammad Hafidz, Wahidin, Chairul Eillen Kurniawan, Solihin, Labahari, Afrizal, Deda Priatna, Muhammad Arifin, Abdul Ghofur dan Surahman itu, selain menguji konstitusionalitas Pasal 82 UU PPHI, juga menguji norma dalam ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kedua pasal tersebut, dianggap berpotensi akan merugikan hak konstitusional mereka sebagai pekerja setelah diputuskan hubungan kerja secara sepihak oleh pengusaha. Karena lantaran mereka hanya diberi waktu 1 (satu) tahun untuk dapat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial. Tenggang waktu itu dianggap tidak cukup, apabila mereka diputuskan hubungan kerja dengan alasan melakukan tindak pidana sebagai kesalahan berat.


Upah Saat Penagguhan Wajib Dibayar

Di hari yang sama, MK juga mempertegas Penjelasan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. MK berpendapat, penjelasan pada pasal tersebut menimbulkan tafsir yang berbeda terkait penangguhan upah minimum pengusaha kepada pekerja. Sebab, ketentuan dimaksud dapat mengundang tanya, apakah penangguhan upah minimum dapat serta merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama ditangguhkan oleh pengusaha?

Mahkamah dalam amar Putusan bernomor 72/PUU-XIII/2015 tersebut, menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terang Arief Hidayat saat membacakan amar putusan dalam perkara yang dimohonkan oleh Sukarya dan Siti Nurrofiqoh itu. (YUL)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Hasim Sutanto Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Hasim Sutanto
Guest
Hasim Sutanto

Dear Bapak/Ibu Buruh Online:

Berarti kasus kekurangan pembayaran pesangon kepada saya pada tahun 1996 masih bisa diminta pertanggungjawaban atas kekurang pembayaran pada tahun tersebut. Karena perusahaan yg memberhentikan saya pada saya sakit berat ternyata bayar kurang dari peraturan perusahaan tersebut bagi karyawan yang di PHK karena sakit.

Hormat saya,
Hasim Sutanto