Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.264

MK: Upah Minimum Terdiri Dari Nilai KHL Dipengaruhi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu Kuasa Hukum Pemohon Iskandar Zulkarnaen saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU Ketenagakerjaan, Selasa (23/02) di Ruang Sidang Panel Gedung MK. Foto Humas/Ganie.
Salah satu Kuasa Hukum Pemohon Iskandar Zulkarnaen saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU Ketenagakerjaan, Selasa (23/02) di Ruang Sidang Panel Gedung MK. Foto Humas/Ganie.
Salah satu Kuasa Hukum Pemohon Iskandar Zulkarnaen saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU Ketenagakerjaan, Selasa (23/02) lalu, di Ruang Sidang Panel Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

Jakarta | “Mahkamah berpendapat Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 harus dimaknai bahwa upah minimum merupakan nilai KHL dimana besarnya nilai KHL tersebut dipengaruhi oleh nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi,” tegas Hakim Konstitusi Suhartoyo, Rabu (7/9/2016) siang tadi, di ruang pleno, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta saat membacakan pertimbangan hukum dalam putusan No. 8/PUU-XIII/2016.

Mahkamah dapat memahami kekhawatiran Abda Khair Mufti, dkk (123 orang) selaku para Pemohon, karena keberadaan frasa ‘dan dengan memperhatikan’ dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, membuka kemungkinan ditafsirkan dalam dua cara, yaitu: 1) upah minimum merupakan akumulasi dari ketiga nilai atau komponen; atau 2) upah minimum merupakan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang besarnya dipengaruhi oleh dua nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi, lanjut Suhartoyo.

Namun Mahkamah berpendapat, dari ketiga nilai yang harus dijadikan sebagai dasar perhitungan upah minimum, hanya nilai KHL yang menunjukkan angka nilai konkret pada nominal rupiah tertentu. Mahkamah beranggapan, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi merujuk pada suatu angka indeks, yang tidak menunjuk pada nominal rupiah tertentu secara pasti. Indeks demikian masih harus dikonversi terlebih dahulu, agar memiliki nilai (nominal rupiah) konkret untuk dapat diterimakan sebagai upah minimum kepada pekerja.

“Menurut Mahkamah, selama penetapan upah minimum selalu didasarkan pada ketiga nilai atau komponen tersebut, hal demikian telah memenuhi prinsip kepastian hukum serta keadilan baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha. Sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai pertentangan antara Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” tutur Suhartoyo.

Menanggapi putusan tersebut, Kuasa Hukum Abda, Iskandar Zulkarnaen mengatakan, meski putusan MK tidak mengabulkan substansi permohonan. Tetapi menurutnya, MK telah menegaskan dalam pertimbangan hukumnya mengenai dasar penetapan besaran upah minimum adalah pada besaran nilai KHL yang dipengaruhi oleh nilai produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Abda mempersoalkan norma dalam frasa ‘dan dengan memperhatikan’, yang menurutnya terkandung unsur atau rincian kumulatif, yang berarti besaran upah minimum adalah nilai KHL, ditambah nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi, atau nilai KHL yang menjadi dasar penetapan besaran upah minimum, termasuk pula didalamnya akumulasi dari nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi.

“Ketidak-tegasan dalam Pasal 88 itu yang kemudian melahirkan PP 78,” ujar Abda. Ia juga menegaskan akan melakukan kajian dan kemungkinan untuk mengajukan pembatalan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ke Mahkamah Agung (MA), dengan dasar pertimbangan hukum MK. Karena dalam PP tersebut mengatur tata cara perhitungan upah minimum yang berbeda dengan UU 13/2003. Dalam PP 78, besaran upah minimum ditetapkan berdasarkan besaran upah minimum tahun sebelumnya, ditambah nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of