Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.641

Perda Ketenagakerjaan Jatim Berlaku, Penghapusan Kerja Kontrak Masih Jadi Impian

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Surabaya | Penegakkan hukum terhadap lemahnya upaya pencegahan penyimpangan penerapan sistem hubungan kerja dengan waktu tertentu, terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya Provinsi Jawa Timur. Melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang diundangkan pada 2 September lalu, salah satunya diharapkan dapat meminimalisir bahkan menghapus penyalahgunaan sistem kerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu).

Dalam Pasal 40, diatur secara khusus mengenai sistem kerja yang selalu ditentang oleh para serikat pekerja itu. Sistem yang dianggap tidak memberikan jaminan kepastian kerja tersebut, mengatur adanya kewajiban setiap pengusaha untuk memberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja, atas keinginannya untuk menerapkan sistem kerja kontrak, sebelum terjadinya penanda-tanganan perjanjian itu dengan calon tenaga kerja.

Ketentuan demikian, sedikit berbeda dengan Pasal 13 dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100 Tahun 2004, yang mengatur kewajiban untuk mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah setelah ditanda-tanganinya perjanjian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penanda-tanganan.

Selain itu, norma selanjutnya dalam Perda Ketenagakerjaan Jawa Timur adalah adanya pemeriksaan lapangan oleh Dinas Tenaga Kerja, apabila syarat dalam memperjanjikan sistem kerja kontrak tidak terpenuhi. Yaitu diantaranya ternyata dipekerjakan untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara, dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun dengan masa perpanjangan 1 (satu) tahun, pekerjaan yang bukan bersifat musiman, dan tidak ada hubungannya dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk yang masih dalam masa percobaan.

Kewajiban pemeriksaan lapangan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pekerja tersebut, ternyata dilakukan setelah Dinas Tenaga Kerja menerima pemberitahuan, serta tidak mempunyai ancaman sanksi apapun jika terjadi pelanggaran. Ketentuan itu, dianggap oleh Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, Muhammad Hafidz, kurang memberikan proteksi. Alasannya adalah karena seharusnya pemeriksaan lapangan tersebut, dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja diantara saat sebelum adanya penanda-tanganan sistem kerja kontrak dengan pemberitahuan tertulis dari pengusaha.

“Upaya pencegahan seharusnya dilakukan saat si pengusaha memberitahukan keinginannya untuk menerapkan perjanjian kontrak, sehingga upaya preventif tersebut dapat mengurangi penyimpangan yang akan dilakukan pengusaha,” ujarnya, Sabtu (24/9) malam di Jakarta. Menurut ia, pengaturan perjanjian kontrak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksananya, tidak pernah bicara pencegahan. “Yang ada hanya upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan,” tambahnya.

Ia juga menegaskan, upaya penyelesaian sistem kerja kontrak melalui peradilan hubungan industrial, bukanlah suatu jaminan bagi pekerja yang dimenangkan dapat bekerja kembali sebagai pekerja tetap. “Data yang kami miliki, hakim masih cenderung bicara harmonis dan tidak harmonis. Jadi apabila hubungan kerja berubah menjadi pekerja tetap dari sebelumnya pekerja kontrak, maka yang diputuskan adalah pengakhiran hubungan kerja disertai dengan pesangon,” tuturnya. (YUL)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Arif Rahman Hakim Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Arif Rahman Hakim
Guest
Arif Rahman Hakim

adakah hal lain yang menjadi tuntutan buruh selain kasus seperti yang diatas yang telah diuraikan?
seperti kolom kasus perda Jabar. yang di uraikan dengan baik.
terimakasih.