Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.559

PHI: Panggilan Kerja Melalui Pos Bertentangan Dengan Undang-Undang

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bandung | Permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh PT. IMC Tekno Indonesia, dengan kualifikasi mengundurkan diri akibat ketidakhadiran Yadi Setiawan, dkk (17 orang), meski telah dipanggil untuk bekerja melalui pos, ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan, “Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”.

Penolakan tersebut terjadi, lantaran perusahaan yang berlokasi di Kawasan Berikat Kota Bukit Indah, Purwakarta itu, melakukan pemanggilan bekerja tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang. “Patut yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah pemanggilan tersebut langsung disampaikan kepada para Tergugat, dan berkeyakinan pengiriman surat telah sampai,” tegas Hakim Pranoto, Kamis (28/7/2016) lalu.

Majelis Hakim yang juga beranggotakan Yosari Helenanto dan Sri Wahyuni itu, menilai tindakan perusahaan yang telah mengajukan permohonan untuk melakukan PHK adalah tidak beralasan secara hukum. Sebab, perusahaan tidak lebih dahulu melakukan klarifikasi, apakah surat pemanggilan sudah disampaikan secara patut atau tidak, dan telah pula mengenyampingkan azas musyawarah melalui ajakan berunding yang telah di ajukan oleh pekerja, serta tidak mengakui fakta bahwa para pekerja pernah datang karena pemanggilan tersebut.

Akan tetapi disisi lain, PHI dapat memahami tindakan perusahaan yang tengah melakukan langkah-langkah efisiensi. “Majelis berpendapat, PHK yang terjadi adalah karena perusahaan telah melakukan langkah-langkah efesiensi, oleh karenanya para pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4),” ujar Pranoto membacakan pertimbangan hukum dalam perkara No. 34/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of