Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.084

Tak Ada Kerugian, Dalil PHK Kesalahan Berat Ditolak PHI

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Palembang | Dituduh telah melakukan rangkaian pelanggaran yang tercantum dalam perjanjian kerja bersama, akhirnya tunutan kompensasi yang diajukan oleh Imran Mustafa terhadap PT. Pertamina (Persero) sebesar lebih dari Rp.4 miliar, dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang.

Alasan dikabulkannya sebagian gugatan Imran yang telah bekerja sejak Oktober 1992 itu, adalah diantaranya karena tuduhan atas dirinya, berupa melakukan kegiatan usaha diluar lingkungan kerja, menipu atau menjanjikan seseorang yang dapat berakibat pada buruknya nama baik perusahaan, dan membuat dokumen kedinasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tidak terbukti telah merugikan perusahaan.

“Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan dari rangkaian Audit Investigasi yang dilakukan oleh pihak tergugat tersebut, ternyata tidak terbukti adanya kerugian perusahaan yang dilakukan oleh penggugat,” tegas Hakim Deson Togatorop membacakan pertimbangan hukum dalam perkara yang diregister dengan No. 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg itu, Selasa (29/3/2016).

Lebih lanjut dinyatakan, pemutusan hubungan kerja yang dijatuhkan sejak tanggal 28 Juli 2015 lalu dengan dalil kesalahan berat yang dilakukan oleh perusahaan yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani, Palembang tersebut, belumlah dapat dilakukan. Sebab menurut Hakim Deson, Imran belumlah dapat dikatakan bersalah, apabila tidak ada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap guna menyatakan kesalahannya. Hal demikian adalah telah berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004.

“Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, ternyata dalam perkara a quo tidak berbukti penggugat telah merugikan perusahaan sebagaimana dituduhkan oleh tergugat, serta tuduhan kesalahan berat tersebut belum dibuktikan dan diproses diperadilan umum, maka dengan demikian penggugat haruslah dinyatakan tidak bersalah,” tutur Deson. Sehingga terhadap pertimbangan itu, Majelis Hakim PHI Palembang menghukum perusahaan untuk membayar uang penghargaan pengabdian, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, yang seluruhnya ditetapkan sebesar lebih dari Rp.2,7 miliar. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of