Type to search

Berita

Tolak Kasasi, MA Perkuat Hukuman Pembayaran Kekurangan Upah Lembur

Share
Ilustrasi. (foto: waspada.co.id)

Ilustrasi. (foto: waspada.co.id)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Artawa Indonesia, lantaran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gresik, tidak salah dalam menerapkan hukum. Karena, PT. Artawa telah terbukti menerapkan waktu kerja melebihi jam kerja normal, yang bahkan telah pula ditetapkan dalam Nota Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

Menurut MA, kewajiban yang telah dibebankan oleh PHI Gresik melalui Putusan No. 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PNGsk, tanggal 4 Agustus 2015, terhadap perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Gresik itu, berupa hukuman untuk membayar kekurangan upah lembur kepada Heri Purwanto, dkk (81 orang) sebesar lebih dari Rp.953 juta.

Selain itu, MA juga menganggap pengusaha tidak mengajukan keberatan kepada Pegawai Pengawas secara berjenjang, demikian dikatakan oleh Hakim Agung Zahrul Rabain. “Berdasarkan bukti hasil perhitungan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, ternyata Pemohon Kasasi tidak mengajukan keberatan kepada Pegawai Pengawas tersebut,” ujarnya membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 809 K/Pdt.Sus-PHI/2015, Selasa (12/1/2016) lalu.

Gugatan yang mempersoalkan pembayaran kekurangan upah lembur tersebut, diawali dari permintaan penyesuaian kesejahteraan, diantaranya perbaikan terhadap upah dan upah lembur. Karena tidak mendapatkan tanggapan yang diinginkan, akhirnya PT. Artawa digugat ke PHI Gresik, dan dituntut dengan kewajiban pembayaran kekurangan upah beserta dendanya, sebesar Rp.7,5 miliar. (YUL)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *