Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.172

Asuransi TKI, Pemerintah Perlu Lakukan Kerjasama dengan Negara Penempatan

Jakarta | Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bersifat wajib, diharapkan dapat juga mengakomodir kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Meski dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan hanya mencakup empat program jaminan sosial, yaitu jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kematian (JKM), dan jaminan kecelakaan kerja (JKK). Namun dari keempatnya, terdapat persoalan yang kerap dihadapi oleh TKI, yaitu resiko upah tidak dibayar, gagal berangkat, dan masalah hukum.

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Skema penerapan program bisa bekerjasama dengan penyelenggara jaminan sosial atau pun perusahaan asuransi buruh migran di negara penempatan. Semangat revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dimaksudkan untuk memperbesar peran negara terhadap perlindungan buruh migran, tukas Ketua komisi IX DPR Dede Yusuf, di Jakarta.

Menurutnya, skema kerjasama penyelenggaraan jaminan sosial antara Pemerintah dengan negara penempatan, kata Dede, adalah cara tepat dibadingkan dengan membangun badan khusus untuk asuransi buruh migran.

“Skema kerjasama berfungsi menangani risiko yang tidak bisa dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Di sejumlah negara penempatan, bahkan, mempunyai program jaminan sosial atau pun asuransi khusus bagi pekerja,” ujar Dede, Kamis (6/10) lalu. (RAH)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of