Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
993

FSPS Imbau Dewan Pengupahan Survei KHL

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, saat disambangi anggota dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. (foto: Yuli)
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, saat disambangi anggota dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa.

Karawang | Disaat Pemerintah Pusat secara massif melakukan tekanan kepada Pemerintah Daerah, melalui Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan pada 17 Oktober lalu, untuk menetapkan besaran upah minimum tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Ketua Direktorat Hukum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), Choerul Eillen Kurniawan justru menghimbau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se-Indonesia dari unsur serikat pekerja untuk tetap melangsungkan survei besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menurut Choerul, ia akan mendesak pimpinannya yang juga merupakan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang, untuk melakukan survei KHL. Sebab, Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang telah mengatur kewenangan Dewan Pengupahan dalam memberikan rekomendasi besaran upah minimum yang didasarkan pada nilai KHL, bersifat lebih tinggi dari PP 78/2015. Lebih lanjut ia menegaskan, jika Dewan Pengupahan terutama dari unsur serikat pekerja tidak menjalankan fungsinya dalam memberikan rekomendasi besaran upah minimum sesuai nilai KHL, maka tindakan diam tersebut merupakan jawaban setuju dari keberadaan PP 78/2015.

“Survei KHL harus tetap dilakukan Dewan Pengupahan, meskipun dari unsur pengusaha dan pemerintah tidak bersedia,” tandasnya, Minggu (23/10) sore. Tak hanya itu, dirinya mengajak serikat pekerja di Indonesia untuk bersiap menggugat Gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika tetap bersikeras menggunakan PP 78/2015 dalam menetapkan besaran upah minimum.

Senada dengan Choerul, Praktisi Hubungan Industrial, Muhammad Hafidz juga menyatakan pendapat yang sama. Hafidz menilai, ketentuan Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003 yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan untuk memberikan rekomendasi besaran nilai upah minimum berdasarkan perhitungan nilai KHL, belumlah dibatalkan.

Ia mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam paragraph 3.13 Putusan Nomor 8/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016, yang menyatakan, bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan nilai KHL, serta mempertimbangkan pengaruh nilai/komponen produktivitas dan nilai/komponen pertumbuhan ekonomi. Menurut MK, prinsip kepastian hukum dan adil bagi pekerja dan pengusaha, adalah apabila penetapan upah minimum selalu didasarkan pada ketiga nilai/komponen tersebut.

Seperti dinformasikan Hafidz, pengujian PP 78/2015 yang dianggap oleh berbagai kalangan telah bertentangan dengan UU 13/2003, belum dapat dilakukan Mahkamah Agung (MA). Karena, MA tidak boleh memeriksa perkara yang batu ujinya sedang dilakukan pengujian di MK. Sebab, MK dalam waktu dekat akan kembali menggelar persidangan pengujian UU 13/2003 yang dimohonkan oleh Hery Shietra pada 6 Oktober lalu. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of