Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
981

Ini Pendapat MA Soal Mogok Karyawan Tanpa Panggilan Kerja

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)

Jakarta | Melalui Putusan Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2016, Mahkamah Agung (MA) kembali menegaskan kualifikasi mengundurkan diri apabila karyawan mogok kerja tidak sah, adalah apabila perusahaan telah melakukan penggilan bekerja sebanyak 2 (dua) kali dengan lamanya mogok dilakukan 7 (tujuh) hari. “Tidak terbukti Tergugat melakukan pemanggilan 2 (dua) kali dalam 7 (tujuh) hari mogok kerja sehingga Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri namun dianggap mangkir saja,” ujar Hakim Agung Yakup Ginting.

Terhadap pertimbangan tersebut, MA berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Merdies Rachmad Nurwancoko, dkk (41 orang). Dengan demikian, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 15 Oktober 2015, dibatalkan. “Mengadili sendiri, mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian,” tegas Yakup, Rabu (24/2/2016) lalu.

Dalam putusannya, MA menyatakan mogok kerja pada 5 Februari 2015 yang dilakukan Merdies, dkk tidak sah dan dianggap mangkir. Selain itu, MA juga turut menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan tanggal 9 Februari 2015, tidak sah akibat tidak adanya panggilan kerja saat mogok kerja berlangsung.

“Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar upah sisa kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung mulai tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu masing-masing Penggugat,” lanjut Yakup didampingi Hakim Anggota Fauzan dan Dwi Tjahyo Soewarsono saat membacakan amar putusan pada tingkat kasasi itu. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of