Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
578

Lambannya Penanganan Sengketa Ketenagakerjaan, Buruh Sumut Datangi Gubernur

Ribuan Buruh Berunjukrasa di DPRD Sumut , Kantor GUBSU dan Kantor PN Medan.
Ribuan Buruh Berunjukrasa di DPRD Sumut , Kantor GUBSU dan Kantor PN Medan.
Ribuan Buruh Berunjukrasa di DPRD Sumut, Kantor GUBSU dan Kantor PN Medan.

Sumatera Utara | Dinilai lamban dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan di 13 perusahaan, Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara di datangi ribuan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Bu­ruh (GAPBSI).  Mereka kesal, lantaran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, lamban dalam penanganan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang belum terselesaikan.

Kedatangan ribuan buruh tersebut, berasal dari Kawasan In­dustri Medan (KIM), Belawan, Am­plas, Patumbak, Sampali, Namorambe, Delitua, dan Sibiru-biru. Perwakilan dari DPRD yang menemui pengunjuk rasa, Efredy Sitorus selaku Anggota Komisi E dari Fraksi Gerindra, menyambut baik aspirasi buruh dan berjanji akan menjadwalkan pertemuan dalam waktu dekat.

Setelah dari DPRD, para buruh dengan mengendarai sepeda motor melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jl. Diponegoro, Medan. Di sana juga sudah ditunggu Kapolrestabes Medan, Kombes Mardiaz dan perwakilan Pemerintahan Provinsi diwakili Mukmin, Kabid PHI Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

Pengunjuk rasa juga mempersoalkan beberapa kasus ketenagakerjaan, yang disinyalir tidak jelas proses penyelesaiannya, seperti di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Patut diduga, ada permainan dalam memutus perkara perburuhan, dan cenderung memihak pengusaha. Dalam tuntutannya, para buruh meminta Ketua Pengadilan Negeri mencopot Hakim PHI yang nakal, agar tidak menambah penderitaan buruh yang sedang kehilangan sumber penghasilan.

“Kita juga sudah kirim surat ke Komisi Yudisial dan lembaga terkait untuk melihat permasalahan hukum  ketenagakerjaan di sini. Bukan hanya itu, kita juga terus mendesak lewat aksi yang direncanakan akan dilakukan setiap bulan di pengadilan ne­geri apabila tidak ada progres perbaikan,” seru perwakilan para buruh, Tarigan.

GAPBSI merupakan gabungan dari 16 serikat pekerja di Sumatera Utara, yakni FSP KEP SPSI, FSP LEM SPSI, F SPRTMM SPSI, FSPTI SPSI, FSP KAHUT SPSI, FSP NIBA SPSI, FSP PAR SPSI, FSP PPMI SPSI, FSB Kikes KSBSI, F GAR­TEKS KSBSI, F LOMENIK KSBSI, SBSI 1992, BPP SBMI Merdeka, Kesatuan Buruh Independent, Solidaritas Buruh Sumatera Utara, dan F BUPELA SBSI Medan. (Paraduan Pakpahan)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of