Type to search

Sekitar Kita

Selain Inflasi, Penetapan Upah Purbalingga Gunakan Survei KHL

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Purbalingga | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, Ngudiarto mengemukakan, kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2017 dipengaruhi inflasi yang terjadi di tahun 2016, dan juga survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). “Kenaikan UMK tersebut sudah ditandatangani bupati dan akan segera diusulkan ke Gubernur Jawa Tengah,” katanya Senin (17/10) lalu.

Merujuk pada KHL, rata-rata dalam sebulan kebutuhan hidup buruh lajang yang berada di Purbalingga hingga September 2016 berada di angka Rp 1.347.000. Selain itu, faktor inflasi hingga September 2016 mencapai 3,07 persen. “Kami melakukan survei di beberapa pasar untuk mengetahui harga-harga kebutuhan pokok seperti di pasar Bukateja, Bobotsari dan Purbalingga,” tambahnya.

Menurut Ngudiarto, ada catatan penting dari hasil penetapan upah minimum yang perlu dijalankan semua pihak. “Catatannya, berapapun kenaikan, pengusaha harus berkomitmen untuk menjalankan kesepakatannya,” ujarnya. Sebab, ia mengakui masih ada perusahaan yang belum menikmati UMK.

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Ketua SPSI Kabupaten Purbalingga, Supono Adi Warsito. Berdasarkan catatan yang ia miliki, masih ada sekitar 10 persen pekerja yang upahnya belum dibayarkan sesuai dengan besaran UMK. “Berdasarkan pemantauan akhir, masih ada perusahaan yang membayar upah dibawah UMK dengan selisih antara Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu per orang,” katanya. (YUL)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *