Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.225

Soal Upah Buruh, 17 Gubernur Dilaporkan ke Wakil Presiden

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Sebanyak 17 Gubernur dilaporkan ke Wakil Presiden, Jusuf Kalla oleh Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri. Laporan tersebut, terkait adanya dugaan yang dilakukan oleh beberapa Gubernur untuk tidak menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2017.

Demikian dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Kamis (27/10) lalu di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta. “Kami sudah mendapat arahan dari Pak Wapres, seluruh Gubernur harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan pusat,” tegas Mendagri. Lebih lanjut ia menegaskan, 17 provinsi yang telah mendapatkan koreksian dari Menteri Ketenagakerjaan, sepakat akan mengikuti aturan dalam penetapan UMP sebagaimana yang sudah diatur dalam PP 78. “Enggak ada masalah, sudah oke. Ikut PP semua,” tukasnya.

Ke-17 Provinsi yang dimaksud, adalah meliputi Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Ditempat terpisah, Gubernur Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, telah menetapkan besaran UMP tahun 2017 sebesar Rp.2,5 juta atau naik 20% dari upah tahun lalu sebesar Rp.2,1 juta. Besaran kenaikan tersebut, disambut sukacita oleh kaum buruh di daerah istimewa itu. Sebab, berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, seluruh Gubernur diminta untuk mematuhi PP 78/2015 dalam menetapkan besaran upah minimum, yang hanya diprediksi naik 8,25% dari upah tahun lalu di seluruh provinsi. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of