Type to search

Sekitar Kita

Himbauan Menaker Bukan Kewajiban, NTB Naikkan UMP Diatas 8,25%

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Mataram | Himbauan Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, yang meminta para Gubernur di seluruh Indonesia, untuk menetapkan kenaikan besaran Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2017 tak lebih dari 8,25%, tampaknya bukan dianggap sebagai sebuah kewajiban.

Dalam pelaksanaannya, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan besaran kenaikan UMP 2017 sebesar Rp 1.631.245 atau naik 10% dibandingkan UMP tahun lalu sebesar Rp 1.482.950 perbulan. Menurut Wakil Gubernur, H. Muhamad Amin mengatakan, penetapan kenaikan UMP oleh Gubernur merujuk pada hasil rapat Dewan Pengupahan pada tanggal 24 Oktober lalu. Menurutnya, besaran tersebut merupakan jalan tengah dari masukan serikat pekerja dan pengusaha di NTB yang telah mengajukan perkiraan mereka masing-masing.

Ia mengatakan, para pekerja itu adalah aset perusahaan. Oleh karena itu, sangat wajar jika hak-hak dasar mereka harus pula diperhatikan sesuai beban kerja mereka, tentunya, oleh pihak perusahaan.  “Kami minta jajaran Disnakertrans NTB harus intensif melakukan pemantauan lapangan ke semua perusahaan di NTB. Jika sampai ada penggajian dibawah standar ketetapan UMP provinsi itu, silahkan diberikan sangsi tegas,” kata Wagub Amin, Rabu (2/11) kemarin.

Sebelum NTB, Gubernur Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, telah menetapkan besaran UMP tahun 2017 sebesar Rp.2,5 juta atau naik 20% dari upah tahun lalu sebesar Rp.2,1 juta. Untuk diketahui, besaran kenaikan UMP di dua provinsi tersebut, masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat, yang hanya ditetapkan sebesar Rp 1.420.624. (YUL)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *