Type to search

Jaminan Sosial

Kembali ke Aturan Lama, Dana JHT Bisa Diambil Setelah Lima Tahun

Share
Ilustrasi. (foto: financial.bisnis.com)

Ilustrasi. (foto: financial.bisnis.com)

Jakarta | Rapat Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, yang digelar Senin (31/10) kemarin di gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, menghasilkan keputusan pencairan dana jaminan hari tua (JHT) yang dimiliki para pekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat dicairkan minimal kepesertaan 5 (lima) tahun dengan masa tunggu 1 (satu) bulan.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dirinya akan segera melakukan perubahan (revisi) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengambilan Jaminan Hari Tua.

Hanif menyatakan, perubahan syarat batasan kepesertaan pencairan dana JHT tersebut, akan mulai dilakukan pada Januari 2017 mendatang. Lebih lanjut ia mengatakan, intinya semua sudah bersepakat untuk mengembalikan skema JHT menjadi lima tahun satu bulan, sama seperti pada masa Jamsostek dengan UU nomor 3/1992. Konsekuensinya akan dilakukan perubahan terhadap PP maupun Permenaker yang terkait dengan itu, terangnya.

Hanif beralasan, keputusan itu diambil antara lain karena banyaknya pengaduan dari pengusaha dan pekerja sendiri. Salah satunya adalah ada pekerja yang ingin mengambil JHT, bekerja sama dengan pihak perusahaan, membuat berita acara bahwa sang pekerja yang bersangkutan berhenti bekerja. Setelah dia sudah mengambil JHT di BPJS TK baru dia bisa dipekerjakan kembali. “Nah, ini kan tidak benar,” kata Hanif. (HAF)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *