Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
939

Mogok Tuntut Pelaksanaan PB, MA: PHK Mengundurkan Diri Tidak Sah

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (foto: news.detik.com)
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (foto: news.detik.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan kasasi yang diajukan oleh Suranto, dkk (160 orang), atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, No. 175/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 25 Nopember 2015, yang sebelumnya hanya menghukum PT. Karuna untuk memberikan uang penggantian hak sebesar 15% dari jumlah uang pesangon.

Menurut MA, Suranto, dkk tidak dapat dianggap telah mengundurkan diri dari perusahaan yang berlokasi di Tambun Selatan, Bekasi itu, meskipun dengan alasan mogok kerja yang dilakukan sejak tanggal 15-22 April 2014. Karena, mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja tebukti sebagai akibat dari gagalnya perundingan, sehingga mogok yang dilakukan adalah sah. Selain itu, MA juga menyayangkan tindakan mogok kerja yang seharusnya tidak dilakukan, sebab pekerja dapat mengajukan pelaksanaan Perjanjian Bersama yang isinya pelaksanaan pembayaran upah minimum tahun 2014, ke Pengadilan Hubungan Industrial.

 “Namun merujuk pada Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka dapat diajukan pelaksanaan putusan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga tidak harus mogok,” tegas Hakim Agung Supandi, Kamis (30/6/2016).

Terhadap pertimbangan tersebut, MA menganggap patut dan adil hubungan kerja diputus dengan memperoleh satu kali uang pesangon, satu kali uang penghargaan masa kerja dan satu kali uang penggantian hak. “Mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Suranto dan kawan-kawan”, lanjut Supandi membacakan amar putusan dalam perkara yang teregister di MA No. 137 K/Pdt.Sus-PHI/2016 itu. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of